TEMPO.CO, Jakarta -Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap tingkat kemiskinan nasional bisa ditekan antara 8,5 persen sampai 7,5 persen pada 2023.

"Tingkat kemiskinan mudah-mudahan dapat kita tekan sampai 7,5 persen," kata Suharso Monoarfa dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 31 Mei 2022.

Target itu di bawah catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2021, di mana tingkat kemiskinan penduduk di 9,71 persen.

"Kami berharap tingkat kemiskinan di Papua bisa dia diturunkan, sekarang antara 22-23,6 persen, kemudian di Nusa Tenggara 13,8 hingga 14,8 persen," ujarnya.

Adapun selain tingkat kemiskinan, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, tingkat pengangguran 5,4 persen - 6,0 persen, rasio gini 0,375 - 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 - 73,49, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107.

Dia menekankan untuk mencapai target itu, Anggaran Pendapatan Negara atau APBN esensinya adalah bukan orientasi pada target-target kementerian dan lembaga, tetapi seharusnya pada target-target rencana kerja pembangunan (RKP) yang kemudian dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga.

"Namun demikian sering kementerian/lembaga memiliki agenda prioritas yang berbeda, sehingga prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tidak mendapatkan porsinya," kata Suharso.

Adapun beberapa sorotan pada RKP tahun 2023 adalah pembangunan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dalam rangka konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

Juga RKP 2023, yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, kemudian jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan kapasitas pengelolaan limbah B3.

Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Kembali Digelontorkan, Efektifkah Membantu Masyarakat?