TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR mengadakan rapat tertutup dengan PT Pertamina (Persero) soal kinerja perusahaan pelat merah dan penyesuaian harga minyak dunia. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan berdasarkan rapat tersebut, DPR mendukung agar Kementerian Keuangan segera membayarkan beban kompensasi dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.

“Intinya rapat tadi Komisi VI memberikan dukungan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan soal kompensai yang akan diberikan ke Pertamina agar bisa dibayarkan tepat waktu,” ujar politikus Partai Gerindra itu saat dihubungi pada Senin malam, 30 Mei 2022.

Andre berujar pembayaran kompensasi BBM perlu segera dilakukan agar perusahaan minyak negara bisa menjaga keseimbangan keuangannya. Selain itu, DPR meminta Pertamina membuat kajian mengenai mekanisme baru pemberian subsidi BBM supaya tepat sasaran.

Selama ini, penyaluran BBM bersubsidi, seperti Solar dan Pertalite, dianggap tidak efektif lantaran bocor ke kelompok masyarakat menengah ke atas hingga industri besar. DPR, tutur Andre, mengusulkan pemberian subsidi mempertimbangkan dua aspek.

Aspek pertama adalah beban keuangan negara dan aspek kedua kepentingan masyarakat. “Subsidi yang paling penting adalah rakyat diuntungkan dan beban keuangan negara bisa dihitung dengan baik. Kita ingatkan pertamina cari formulasi yang terbaik,” ucap Andre.

Masih dalam rangka penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Andre mengatakan DPR mendesak pemerintah segera membuat aturan turunan dari Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Beleid turunan itu akan mengatur detail penerima subsidi.

<!--more-->

Di sisi lain, Andre mengatakan kinerja keuangan Pertamina membaik. Produksi kilang Pertamina meningkat dan eksplorasi sumur baru terus dilakukan. “Cadangan naik, termasuk bagaimana Pertamina menjaga soal distribusi BBM,” ucap Andre.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan arus kas Pertamina bakal tekor atau defisit. Musababnya, Pertamina harus menanggung selisih harga antara harga jual eceran BBM dengan harga keekonomiannya di tengah lonjakan harga acuan minyak dunia.

"Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina sejak Januari constantly negatif," kata Sri Mulyani, 19 Mei lalu.

Dalam slide yang Sri Mulyani tampilkan, harga jual eceran (HJE) BBM Pertalite Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga keekonomian (dengan harga Indonesia crude price atau ICP US$ 100 per barel) Rp 12.556 per liter.

"Tentu kalau dia harus impor bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," ujarnya.

Sri Mulyani mengestimasikan defisit arus kas Pertamina mencapai US$ 12,98 miliar atau setara dengan Rp 190,8 triliun dalam kurs Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat pada Desember 2022. Estimasi itu bisa terjadi jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah.

HENDARTYO HANGGI

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertamina Bisa Tekor Rp 190,8 T Akibat Lonjakan Harga Minyak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.