TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan keberhasilan pemerintah menjaga laju inflasi terus terkendali berkisar 3,5 persen year on year tak lepas dari upaya menahan kenaikan harga bahan bakar di dalam negeri.

Pemerintah, kata Jokowi, menjaga agar sejumlah harga bahan bakar seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, tarif listrik tak ikut naik seperti yang terjadi di pasar global saat ini.

“Kita alhamdulillah (inflasi) masih di 3,5 persen, patut kita syukuri karena kita tahan (harga) Pertalite, tahan gas, tahan listrik," kata Jokowi, dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Balai Sidang Jakarta (JCC), Selasa, 24 Mei 2022. "Begitu kita ikutkan ke harga keekonomian, pasti inflasi kita akan mengikuti."

Dalam beberapa bulan terakhir, menurut kepala negara, laju inflasi di Tanah Air masih terkendali walaupun pasar komoditas global dihantui ketidakpastian setelah meningkatnya eskalasi militer di Ukraina.

Presiden mengklaim, inflasi Indonesia lebih terkendali dibanding negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang sudah menyentuh 8,3 persen, atau bahkan Turki yang mencapai 70 persen.

Saat ini, kata Jokowi, terdapat dua isu besar yang timbul karena ketidakpastian global. Dua isu besar itu adalah harga barang energi seperti BBM, gas dan listrik, serta dan yang kedua adalah harga barang pangan.

<!--more-->

Khusus untuk BBM, Indonesia sudah menahan harganya agar tidak meningkat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah terus memberikan subsidi melalui APBN agar harga yang dikenakan ke masyarakat tidak meningkat.

Ia lalu mencontohkan, harga BBM di Singapura saat ini mencapai Rp 32.400 per liter, di Jerman mencapai Rp 31.800 per liter dan Thailand Rp 20.000 per liter.

"Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara selain kita. Kita (Indonesia) Pertalie masih Rp 7.650, Pertamax Rp 12.500. Yang lain sudah jauh sekali, kenapa harga kita masih seperti ini ya karena kita tahan terus," ucap Jokowi.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat, daerah dan juga BUMN untuk mengoptimalkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dia berharap belanja APBN, APBD dan BUMN dapat terserap kembali untuk mengungkit daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa fokus pada apa yang kita tuju, karena uangnya gede sekali APBN kita Rp 2.714 triliun dan APBD kita Rp 1.197 triliun ditambah dengan BUMN,” tutur Jokowi.

ANTARA

Baca: Sri Mulyani Beberkan 3 Ancaman Besar yang Dihadapi Dunia, Apa Saja?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.