TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menilai pencabutan larangan ekspor CPO adalah keniscayaan.

Dalam tulisannya berjudul "Reputasi Segalanya" di laman disway.id, Sabtu, 21 Mei 2022, Dahlan menyatakan larangan ekspor CPO akan berbuntut panjang apabila diteruskan. Pasalnya, larangan ekspor CPO membuat petani sawit kecewa karena membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok dan merugikan mereka.

Keputusan pemerintah akhirnya kembali mengizinkan ekspor CPO, menurut Dahlan, juga sudah bisa ditebak setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan turun ke pasar meninjau harga minyak goreng.

“Jokowi tinjau pasar. Cek minyak goreng. Dua hari lalu. Perasaan publik langsung meraba: larangan ekspor CPO pun pasti dicabut… Benar. Anda pun segera tahu. Tidak sampai 24 jam kemudian larangan ekspor CPO dicabut,” tulis Dahlan Iskan, Sabtu, 21 Mei 2022.

Ia menilai pencabutan larangan ekspor harus dilakukan meskipun harga minyak goreng di dalam negeri tak lagi bisa ditekan ke level Rp 14.000 per kilogram. "Larangan itu, kalau diterus-teruskan, buntutnya memang panjang," kata Dahlan.

Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN itu lalu memaparkan bagaimana selama ini petani sawit akhirnya memanen dan menjual produk yang ditanamnya. Ia menyebutkan buah sawit harus dipanen tiap 15 hari agar tak rontok sia-sia.

Para petani, kata Dahlan, biasanya menjual paksa sawit yang dipanen meskipun dengan harga lebih murah. Ditambah dengan kebijakan larangan ekspor CPO tersebut, harga sawit terus menurun. "Terakhir tinggal sekitar Rp 1.600/kg. Dari sebelum larangan sapu jagat yang mencapai Rp 2.400/kg," kata Dahlan.

Mutu sawit yang dipanen itu tergantung kualitas pemeliharaan dan pemupukan. Dengan kenaikan harga pupuk dan harga bahan bakar minyak, akibatnya biaya pemeliharaan sawit belakangan meroket. "Harga sekitar Rp 1.600/kg itu tidak bagus lagi," ucapnya.

<!--more-->

Walhasil, tutur Dahlan, harga bahan baku minyak goreng tidak lagi bisa disebut murah. Oleh karena itu, target harga minyak goreng curah Rp 14.000 per liter tidak dapat tercapai. "Pun lewat mekanisme pasar. Juga lewat mekanisme sapu jagat."

Lebih jauh, ia mengatakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang diberlakukan pemerintah sudah sangat baik. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diawasi yang baik dan disertai dengan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT bagi rakyat miskin dan BLT minyak goreng.

Dalam tulisannya, Dahlan Iskan juga menyinggung Lin Che Wei yang terseret dalam kasus minyak goreng ini. Penasihat Kebijakan dan Analisa Independent Research dan Advisory Indonesia (IRAI) ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Selasa lalu, 17 Mei 2022.

“Dalam perkara ini, peran tersangka, yaitu tersangka bersama-sama dengan tersangka IWW (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.

Untuk mempercepat proses penyidikan, Lin Che Wei alias WH ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 hingga 05 Juni 2022.

Perbuatan Lin Che Wei disangka melanggar Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Walau tidak berat, Dahlan Iskan menilai jika Lin Che Wei sampai ditahan, maka ada sesuatu yang serius. “Kasus ini kelihatannya tidak berat. Tapi karena ini menyangkut reputasi Presiden Jokowi–yang sampai membuat rating-nya turun lebih 10 persen–bisa jadi ini sangat serius,” kata Dahlan.

EKA YUDHA SAPUTRA | MUTIA YUANTISYA

Baca: Jokowi Mengaku Tekan Produsen Besar untuk Turunkan Harga Minyak Goreng: Terpaksa

kuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.