TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan untuk membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil atau CPO pada 23 Mei 2022. Keputusan ini disampaikan pada Kamis, 19 Mei 2022.

Pemerintah sebelumnya melarang ekspor CPO dan minyak goreng per 28 April 2022. Kebijakan diambil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

Jokowi memaparkan tiga pertimbangan dalam pencabutan larangan ekspor CPO ini. Pertama, kondisi pasokan minyak goreng nasional yang terus bertambah sejak adanya larangan ekspor.

Rata-rata kebutuhan nasional minyak goreng curah mencapai 194 ribu ton per bulan. Lalu pada Maret 2022 sebelum adanya larangan ekspor, Jokowi menyebut pasokan nasional hanya 64,5 ribu ton. Tetapi setelah adanya larangan, pasokan saat ini mencapai 211 ribu ton per bulan atau melebihi kebutuhan nasional bulanan.

Kedua, harga minyak goreng curah rata-rata nasional yang terus menurun. Sebelum adanya larangan ekspor, Jokowi menyebut harga rata-rata mencapai Rp 19.800 per kilogram. Namun, setelah adanya larangan ekspor, harganya jadi Rp 17.200 sampai Rp 17.600 per kg.

Lalu faktor ketiga larangan ekspor dicabut karena Jokowi mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit. Baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya.

Harga minyak goreng curah pun diklaim telah turun. Bila sebelum larangan ekspor harganya berkisar Rp 19.800 per liter, kini harga minyak berada di rentang Rp 17.200-17.600.

Bagaimana tanggapan pengusaha kelapa sawit?

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai pembukaan keran ekspor akan membuat produksi kelapa sawit kembali bergairah.

“Gapki sangat berterima kasih kepada pemerintah khususnya kepada Presiden Jokowi yang telah membuka kembali izin ekspor per tanggal 23 Mei 2022. Karena memang kondisi real di lapangan sudah sangat sulit karena tangki-tangki sudah mulai penuh, berharap dengan dibuka produksi sawit dapat mengalir kembali,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono, 19 Mei 2022, tidak lama setelah pengumuman pencabutan larangan ekspor CPO.

Eddy menyatakan pengusaha telah menunggu kebijakan pembukaan ekspor CPO dan minyak goreng. Menurut perkiraannya, volume maupun nilai ekspor komoditas sawit bakal kembali naik di tengah meningkatnya kebutuhan banyak negara terhadap CPO.<!--more-->

Apa respons perhimpunan petani kelapa sawit?

Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang terdiri dari tujuh perhimpunan petani kelapa sawit mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor CPO pada 23 Mei nanti.

Perhimpunan yang terdiri dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi), berharap keputusan ini menjadi titik mula perbaikan tata kelola kelapa sawit di Indonesia.

“Pembukaan kembali ekspor CPO ini tentunya akan menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata 2 ribu rupiah per kilogram, dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi,” kata Ketua Umum APKASINDO Perjuangan, Alpian Arahman, dalam keterangan tertulis, 19 Mei 2022.

Sementara itu, Ketua Umum POPSI Pahala Sibuea mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.

“Kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia, misalnya, ke depannya, BPDPKS harus fokus mendukung kelembagan-kelembagan petani sawit di seluruh Indonesia,” kata Pahala Sibuea.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan untuk kepentingan konglomerat biodiesel. Ia mengatakan hal ini bisa dilihat dari dana BPDPKS Rp 137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 – 2021. Mayoritas sekitar 80,16 persen dana itu, katanya, hanya untuk subsidi biodiesel yang dimiliki oleh konglomerat sawit.

“Sementara petani sawit hanya mendapat sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),” paparnya.<!--more-->

IKAPPI minta kebutuhan dalam negeri jadi prioritas

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, mengatakan pembukaan kembali ekspor CPO harus mendahulukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Selain itu, Reynaldi menilai pembukaan kembali keran ekspor CPO menandakan ketidaksiapan menteri teknis melakukan regulasi dan capaian regulasi yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami kecewa terhadap Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan karena tidak mampu melakukan realisasi perintah dari bapak Presiden,” kata Reynaldi Sarijowan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Mei 2022.

Menurutnya, Presiden Jokowi mengharapkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) bisa terpenuhi di pasar tradisional dan barang melimpah. Akan tetapi faktanya IKAPPI belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional.

“IKAPPI sendiri menilai bahwa ekspor seharusnya dibuka agar pendapatan negara juga tetap berjalan, tetapi kebutuhan dalam negeri harus terpenuhi,” kata dia.

IKAPPI meminta kepada kementerian teknis untuk mencari formulasi yang tepat agar distribusi bisa berjalan dengan baik dan keberadaan minyak goreng melimpah di pasar.

“Jika melimpah di pasar diharapkan harga terus menurun sampai detik ini harga minyak goreng masih di atas Rp 17.000 atau di kisaran Rp 18.000, bahkan ada yang 19.000 per liter,” kata Reynaldi.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Demo Petani Sawit di Kampung Ahok, Lin Che Wei Tersangka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini