TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin investor yang akan bergabung di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah pemodal dari dalam negeri. Saat ini, Kementerian BUMN tengah berkeliling untuk membuka pintu investasi di perusahaan pelat merah tersebut.

“(Roadshow investor) Sudah baik di luar (negeri) sama dalam (negeri). Tapi memang kita kecenderungan mau yang dalam (negeri), itu sangat bagus,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Mei 2022.

Arya memastikan saat ini belum ada calon investor pasti yang menyatakan komitmen menanamkan modalnya di perusahaan pelat merah. Para investor, kata dia, sedang menunggu keputusan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

PKPU yang sedianya berlangsung pada 20 Mei diundur 30 hari hingga Juni mendatang. Perpanjangan jadwal PKPU diajukan oleh Garuda lantaran perseroan belum menemui kesepakatan dengan seluruh krediturnya.

Meski demikian, Arya menyebut Kementerian BUMN sudah memiliki kriteria bagi investor. “Yang pasti kita juga cari partner yang kesehatan keuangannya bagus,” ucap Arya. Kementerian BUMN juga ingin investor Garuda nantinya sevisi dengan perusahaan untuk mengembangkan maskapai sesuai dengan rencana bisnisnya.

Komisi VI DPR telah mengizinkan pemerintah mengurangi porsi saham di Garuda Indonesia menjadi 51 persen. Saat ini, pemerintah mengempit 60,5 persen saham maskapai pelat merah tersebut berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Panja meminta Kementerian BUMN melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi selama kepemilikan (saham) negara minimal (masih) 51 persen,” ujar Ketua Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR, Martin Manurung, di kompleks Parlemen Senayan, 22 April 2022.

Panja Komisi VI DPR menyampaikan hasil rekomendasi akhir kepada pemerintah dan Garuda Indonesia. Salah satu rekomendasi itu membuka peluang Kementerian BUMN melakukan privatisasi saham maskapai ekor biru melalui berbagai cara. Misalnya, konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan-tambahan modal baru.

Selain mengurangi porsi saham pemerintah, DPR mengizinkan masuknya investor-investor strategis di perseroan. “Panja Komisi VI memahami ada opsi masuknya investor strategis. Komisi VI meminta Garuda Indonesia dan Kementerian BUMN melaporkan lebih dulu apabila investor strategis akan masuk,” ucap Martin.

Baca juga: Pemerintah Diizinkan Kurangi Porsi Saham Garuda Jadi 51 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini