Tiru Peru hingga Turki, Buruh Minta Lima Jaminan Sosial ke Jokowi

Sabtu, 14 Mei 2022 19:04 WIB

Peserta aksi May Day Fiesta bergerak menuju Stadion Glora Bung Karno di depan gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu, 14 Mei 2022. Massa memadati kawasan Gedung DPR RI dan stadion Gelora Bung Karno. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuntut pemerintah untuk memperluas jaminan kepada buruh dalam upaya redistribusi aset kekayaan yang adil dalam acara May Day Fiesta, Sabtu, 14 Mei 2022.

Said Iqbal mengatakan, tujuan berdirinya Partai Buruh untuk menampung aspirasi dari kelas pekerja yang selama ini kepentingannya dikesampingkan. Ia mengatakan mulai dari buruh tani, media, buruh migran, hingga sopir angkutan kota, selalu dimarjinalkan.

“Kelompok kami menuntut redistribusi kekayaan yang adil dan merata dalam bentuk jaminan sosial. Tidak ada keadilan di seluruh dunia tanpa jaminan sosial. Jadi Partai Buruh orientasinya jaminan sosial, kalau kelas pemodal cari keuntungan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gelora Bung Karno, Sabtu, 14 Mei 2022.

Said menuntut pemerintah merealisasikan lima jaminan sosial, yakni jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan pengangguran. Partai Buruh meminta bangunan Rp 500 ribu per orang untuk membeli kebutuhan pokok, misalnya seperti yang ada di Brasil, Cile, dan Peru setelah Partai Buruh menang.

“Kami ingin seperti itu, jadi ketika digesek di toko-toko rakyat dapat beras dan lauk-pauk dengan total Rp 500 ribu,” kata Iqbal.

Advertising
Advertising

Kalau jumlah orang miskin 27,7 juta atau 30 juga orang miskin dikali Rp 500 ribu, kata Iqbal, maka akan mendapat Rp 15 triliun per bulan dan satu tahun mendapat Rp 180 triliun.

Berita terkait

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

3 hari lalu

KSBSI Tegas Tolak DPLK dan DPPK Kelola Dana JHT dan JP Milik Pekerja

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menolak wacana pemerintah yang membuka peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk mengelola dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) milik pekerja.

Baca Selengkapnya

Viral Calon Pekerja Dites Tinggi Badan, Netizen: Di Dunia Kerja yang Dibutuhkan Skill

3 hari lalu

Viral Calon Pekerja Dites Tinggi Badan, Netizen: Di Dunia Kerja yang Dibutuhkan Skill

Viral video memperlihatkan ratusan calon pekerja diukur dan di tes tinggi badan secara langsung.

Baca Selengkapnya

Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

4 hari lalu

Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayah Pemerintah Aceh, dengan menerbitkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

5 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan 2024 Secara Mudah

5 hari lalu

5 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan 2024 Secara Mudah

Ada beberapa cara melihat saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan yang mudah melalui situs web, aplikasi JMO, contact center, hingga SMS.

Baca Selengkapnya

Wawancara Eksklusif Duta Besar Ina Lepel: Begini Cara Jerman Atasi Kekurangan Tenaga Kerja Terampil

5 hari lalu

Wawancara Eksklusif Duta Besar Ina Lepel: Begini Cara Jerman Atasi Kekurangan Tenaga Kerja Terampil

Dubes Jerman untuk Indonesia menjelaskan tentang UU terbaru yang diterapkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil di Jerman.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

5 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

6 hari lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

6 hari lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

7 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN sebut pemerintah masih kurang memberikan pendanaan untuk developer, guna memberikan pengadaan hunianuntuk masyarakat

Baca Selengkapnya

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

7 hari lalu

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Baca Selengkapnya