TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan instrumen kebijakan untuk mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 atau bantuan langsung tunai (BLT) gaji. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berjanji program ini akan dijalankan secara cepat, akurat, dan akuntabel.

"Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ucap Ida pada awal Mei lalu.

Berikut ini beberapa fakta mengenai rencana pencairan BLT gaji yang dihimpun Tempo.

1. Latar belakang pemberian BLT gaji

Ida menyatakan BLT akan diberikan kepada pekerja dan buruh guna memberikan pelindungan serta mengakselerasi pemulihan ekonomi. Ia memandang, meski tren kasus positif maupun angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia menurun signifikan, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.

Selain itu, adanya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global telah menekan laju pemulihan ekonomi serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi imbas kondisi dunia itu memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Ida.

2. BLT gaji pernah diberikan kepada pekerja pada 2020 dan 2021

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BLT gaji pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan. Adapun BLT gaji pada 2020 diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Kemudian pada 2021, bantuan ini menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp 3,5 juta, aturan pencairannya menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

<!--more-->

3. Skema BLT gaji 2022

Seperti tahun sebelumnya, BLT gaji 2022 akan diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Basis data penerima BLT gaji juga masih menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Ida mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran BLT gaji 2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp 1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

4. Regulasi sedang disusun

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyusun regulasi pelaksanaan program BLT gaji 2022. Ida mengatakan regulasi itu sedang difinalkan. Adapun Kementerian telah mengajukan dan merevisi kebutuhan anggaran bersama Kementerian Keuangan.

"Serta yang tidak kalah penting adalah me-review data calon penerima BSU (BLT gaji 2022) bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," ujar Ida Fauziyah.

Baca juga: 5 Hal tentang Bantuan Subsidi Upah, Sasaran hingga Syaratnya