Arahan Pertama Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna Soal BLT Minyak Goreng

Reporter

Editor

Selasa, 5 April 2022 14:44 WIB

Presiden Jokowi (tengah) melihat petugas panitia membagikan sembako di Kampung Keramat, Kelurahan Panaragan, Bogor, 28 Juni 2016. Presiden membagikan 1000 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula dan teh di Kelurahan Panaragan dan Kelurahan Babakan Pasar Kota Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh menteri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 5 April 2022. Dalam sidang tersebut, Jokowi memberikan beberapa arahan kepada para menterinya soal program bantuan ke masyarakat.

"Tadi arahan Bapak Presiden perlindungan sosial perlu terus dipertebal," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 5 April 2022.

Arahan pertama dari Jokowi adalah soal bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan dari periode April, Mei, dan Juni. Bantuan ini bakal diberikan kepada 18,8 juta pemegang kartu sembako murah dan 2 juta orang yang tergabung di program keluarga harapan atau PKH.

"Diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan, kemudian juga program BLT dana desa untuk terus dilanjutkan," kata Airlangga.

Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyebut ada program bantuan baru yang diusung oleh Jokowi, yaitu bantuan subsidi upah untuk masyarakat yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta. Subsidi sebesar Rp1 juta per penerima ini bakal menyasar 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun.

Advertising

Selain itu, Jokowi juga mengusulkan adanya Bantuan Presiden atau Banpres untuk usaha mikro. Besaran bantuan tersebut adalah Rp 600 ribu per penerima, ini sama dengan dan akan menyasar 12 juta pengusaha mikro.

"Kemudian Bapak Presiden juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk, karena pupuk juga naik," ujar Airlangga.

Ia mengatakan bantuan subsidi ini akan menyasar petani komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Selain itu, Airlangga mengatakan jenis pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, yakni hanya urea dan NPK.

Menurut Airlangga, pupuk urea saat ini harganya mendekati USD 1.000. Untuk jenis potas serta tassel (jenis pupuk nutrisi), Airlangga mengatakan Indonesia saat ini masih mengandalkan impor salah satunya dari negara Ukraina.

"Oleh karena itu bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk," kata Airlangga.