TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mendukung wacana penundaan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hal tersebut dinilai bakal berdampak positif pada iklim investasi di Indonesia.

Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini kalangan investor dan pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik. Namun begitu, ia menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 itu juga harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.

"Jadi dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ujar Bahlil di Gedung DPR, Rabu, 30 Maret 2022.

Selama penundaan Pemilu Serentak 2024 ditujukan untuk kebaikan bangsa, Bahlil memastikan bakal mendukung penuh.

Meski begitu, menurut dia, hal itu membutuhkan proses politik di parlemen terlebih dahulu, apakah disetujui atau tidak. "Itu wajar-wajar saja tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo saja diselesaikan disini, jangan bagaimana memisahkan diri dari publik Indonesia saja," ucap Bahlil.

Belakangan ini isu penundaan pemilu 2024 kembali mengemuka seiring dengan wacana menambah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Pada akhir 2019, Presiden Jokowi langsung menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

<!--more-->

Kala itu, Jokowi menilai orang-orang yang melontarkan ide ini ingin cari perhatiannya atau berniat buruk kepadanya. "Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya," katanya saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

Menurut Jokowi, ia sejatinya tidak menolak wacana amendemen UUD 1945 asalkan materinya terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun jika ternyata melebar ke mana-mana ia menilai lebih baik tidak perlu ada amendemen.

Lalu pada 11 Januari 2022, Menteri Bahlil tiba-tiba menyampaikan adanya usulan pengusaha untuk penundaan Pemilu 2024. Berikutnya, pada 23 Februari 2022, giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyampaikan usulan yang sama setelah bertemu pengusaha karena alasan stagnasi ekonomi.

Jokowi pun mulanya tak pernah menolak langsung setelah muncul usulan dari Bahlil maupun Muhaimin soal penundaan pemilu. Hingga pada 5 Maret 2022 lalu, Jokowi kepada harian Kompas menyatakan usul tersebut sah-sah saja dalam negara demokratis dan mengklaim akan patuh dan tunduk pada konstitusi, seperti dikutip dari Majalah Tempo.

BISNIS | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Tinjau Proyek Kereta Cepat, Luhut Lihat Aliran Air dari Dinding Terowongan 6

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.