Presiden Softbank Corp. Masayoshi Son (kanan) dan robot Pepper, melambaikan tangan pada konferensi pers di Urayasu, Jepang (5/6). Robot humanoid beroda ini mampu menunjukkan ekspresi dan membuat orang terhibur. AP/Kyodo News
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menanggapi kabar rencana investasi SoftBank ke wilayahnya. Dia belum mendapatkan info soal rencana tersebut.
"Enggak ada info yang masuk ke kami sama sekali [soal rencana investasi SoftBank di Sumatera Barat]," ujar Joinaldy kepada Bisnis, Rabu petang, 23 Maret 2022.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa SoftBank akan menempatkan dana di Sumatera Barat sebagai salah satu langkah realisasi investasi di Indonesia. Pasalnya, rencana investasi grup asal Jepang di megaproyek ibu kota negara atau IKN itu batal.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai batalnya investasi SoftBank di IKN karena kondisi keuangan yang terkendala. Lepasnya sumber pendanaan bisnis SoftBank Vision Fund menyebabkan mereka tidak jadi berinvestasi di proyek IKN.
"SoftBank itu dia punya turun, dia bikin VisionFund, US$100 miliar yang masuk itu harusnya dari Abu Dhabi dan dari Saudi. Karena dia bermasalah, Vision Fund-nya collaps, ya enggak jadi, dia enggak masuk kita [ke proyek IKN]," ujar Luhut pada Kamis, 17 Maret 2022.
Softbank mengumumkan pembatalan investasi di proyek IKN pada 12 Maret 2022. Tidak ada rincian alasan pembatalan investasi itu, tetapi manajemen SoftBank menyatakan tetap mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
"Kami tidak lagi berinvestasi pada proyek tersebut, tetapi kami akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio kami pada SoftBank Vision Fund," tertulis dalam keterangan resmi SoftBank.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
