TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa aset negara yang ditinggalkan saat pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dioptimalisasi. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan, Purnama T. Sianturi, menyatakan, tak tertutup kemungkinan aset negara berupa gedung nantinya akan disewa atau dikelola oleh swasta.

Dengan begitu, kata Purnawa, aset yang ditinggalkan di Jakarta tetap bisa memberi pemasukan ke negara. “Sehingga aset tersebut juga akan memberikan kontribusi dalam penerimaan negara,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 Maret 2022.

Namun ia menyatakan pemerintah belum mendetailkan aset negara apa saja yang akan ditinggalkan dan bagaimana perhitungan optimalisasi tersebut. Sebab, hal tersebut masih menunggu kepastian waktu pemindahan kementerian atau lembaga negara ke IKN.

“Secara jumlah belum bisa kita tentukan. Tetapi yang prinsip adalah bahwa aset-aset yang ditinggal di ibu kota akan dilakukan optimalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berharap penganggaran, mekanisme pembangunan, dan juga kerja sama pembangunan serta pengelolaan arang milik negara hasil pembangunan dilakukan sesuai dengan hukumvdan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dengan Kementerian Keuangan, kata Bambang, Otorita IKN juga telah dan sedang dalam proses berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan seluruh Instansi dan kementerian/lembaga terkait dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Bambang menjelaskan, pada tahap awal hingga tahun 2024, pembangunan infrastruktur fisik akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait dan Otorita IKN secara bertahap. Pembangunan melakukan fungsi koordinasi melalui Tim Transisi maupun organ Otorita IKN seiring pembentukannya dari waktu ke waktu.

"Dengan demikian mekanisme anggarannya pun perlu dipastikan tidak akan tumpang-tindih atau terlewat diperhitungkan," ucap Bambang dalam keterangan tertulis.

<!--more-->

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan salah satu sumber dana untuk membangun Ibu Kota Negara dengan mengandalkan pemanfaatan aset-aset negara.

Pada tahap pertama hingga 2024, kata Suharso, Bappenas mencatat pembangunan IKN membutuhkan modal Rp 110 triliun.

“Skema pendanaan pertama, kita akan memaksimalkan, mengoptimalkan aset-aset negara yang tidak dijual. Misalnya Gedung Bappenas,” ujar Suharso pada akhir Januari 2022 lalu.

Adapun aset-aset gedung kementerian dan lembaga yang ditinggal pindah ke Kalimantan Timur bakal disewakan kepada swasta. Pemerintah akan memikirkan pelbagai cara untuk meningkatkan nilai aset-aset tersebut guna memperkuat dukungan terhadap proses pembangunan IKN.

“Tapi harus dipastikan dulu Jakarta mau jadi apa sehingga aset pemerintah di sini menjadi bernilai. Investor mau,” tutur Suharso.

Ia juga memastikan pemerintahan tidak akan menjual aset-aset negara di Jakarta karena perpindahan ke IKN tersebut. Aset yang ada di Jakarta, kata dia, tetap berstatus berpelat merah. “Not any single aset dijual. Aset akan dimanfaatkan dan harus menghasilkan,” ucapnya.

FAIZ ZAKI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Usai HET Dicabut, Ibu-ibu di Pamekasan Cerita Kelimpungan Cari Minyak Goreng

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.