Aliran Dana Robot Trading di RI Diduga Mengalir sampai Negara Tax Haven

Jumat, 4 Maret 2022 21:17 WIB

Polisi mengarahkan sejumlah tersangka kasus penipuan investasi robot trading Viral Blast Global usai gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 21 Februari 2022. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Aliran dana investasi bodong PT Evolution Perkasa Grup diduga mengalir sampai negara surga pajak. Perusahaan robot trading itu diduga terafiliasi dengan entitas yang akta pendiriannya berdomisili hukum di tax haven.

Kemungkinan keterlibatan perusahaan cangkang dalam investasi ilegal masih ditelusuri Badan Reserse Kriminal Polri. Bareskrim pada Januari lalu sudah meringkus pemilik Evolution Perkasa Grup yang membuat aplikasi robot trading Evotrade, Andi Muhammad.

“Kita akan dalami. Berkas sudah kami kirim ke Kejaksaan, tapi segala informasi akan ditindaklanjuti,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 4 Maret 2022.

Sebuah dokumen yang dibaca Tempo menampilkan satu nama grup perusahaan asal Cape Town. Perusahaan ini disinyalir berkaitan dengan operasional investasi Evo Trade di Indonesia.

Perusahaan mengantongi akta pendirian badan usaha di wilayah yurisdiski Republic of Seychelles. Seychelles merupakan negara surga pajak yang terletak di timur laut Madagaskar, sekitar 1.600 kilometer dari Kenya.

Pendirian perusahaan di negara surga pajak acap dilakukan untuk menampung perputaran dana-dana ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan juga akan menganalisis aliran dana investasi ilegal dari Indonesia ke luar negeri.

“Kami lagi dalami,” kata Kepala Kepala PPATK Ivan Yustiavanda dalam wawancara dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Maret 2022.

Di saat yang sama, PPATK tengah mengusut aliran dana untuk kasus lain, yakni perdagangan berjangka komoditas ilegal dengan instrumen binary option atau opsi biner. PPATK mencermati perputaran dana para afiliator opsi biner yang kekayaannya melejit dalam waktu singkat.

Tak menutup kemungkinan aliran dana ini sampai ke luar negeri. “Paling tidak dalam posisi mereka sebagai influencer, asumsi dasar kita mereka terhubung dengan prinsipalnya, bukan berdiri sendiri,” ucap Ivan.

PPATK mengkhawatirkan praktik investasi ilegal yang mengarah ke tindak pencucian uang berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Lembaganya, kata Ivan, mencegah pelbagai modus investasi bodong yang akan merugikan masyarakat. “PPATK berupaya memonitor semua transaksi yang tipikalnya kurang lebih sama modelnya,” kata Ivan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Boy Thohir Resmi Jadi Pemegang Saham Pengendali Trimegah Sekuritas Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Advertising
Advertising

Berita terkait

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

17 jam lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

1 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

1 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

2 hari lalu

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

4 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

4 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

4 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

4 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

4 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

4 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya