Luhut: Biaya Transisi Energi Sangat Besar, Banyak Negara Berkembang Tidak Mampu
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 10 Februari 2022 11:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan transisi energi memerlukan biaya yang sangat besar.
"Tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakatnya, apalagi di masa pandemi ini, beban sudah semakin berat," kata Luhut dalam konferensi pers virtual membacakan sambutan Presiden Joko Widodo, Kamis, 10 Februari 2022.
Karena kata dia, selain menurunkan emisi, negara harus betul-betul melakukan transisi energi yang berkeadilan.
Menurutnya, dalam melakukan transisi energi ini, harus dilakukan seminimal mungkin dampaknya kepada sosial ekonomi masyarakat. Dia menilai perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lain sebagainya.
"Jadi kami ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang siap, silahkan jalan sendiri, selain membantu yang belum mampu," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia dan negara berkembang lainnya harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Hal itu, kata dia akan dibangun di G20 Presidensi Indonesia.
Untuk itu forum transisi energi G20 Presidensi Indonesia, kata dia, akan mengangkat tiga hal krusial untuk transisi energi berkelanjutan dan berkadilan, yaitu pada akses energi, teknologi dan pendanaan.
<!--more-->
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meluncurkan Transisi Energi G2) hari ini.
Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini, kata dia, menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.
Dia juga berharap forum ini menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.
Pada pilar transisi energi, kata Arifin, akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. "Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," ujarnya.
Melalui forum ini pula, kata dia, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan agenda 2030 sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dia mengatakan hasil utama atau lighthouse deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca-COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060.
"Atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," ujar dia.
HENDARTYO HANGGI
BACA: Luncurkan Transisi Energi G20, Luhut: Harus Dilakukan Secara Berkeadilan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.