Foto udara pembangunan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Ahad, 23 Januari 2022. Presiden Joko Widodo alias Jokowi berharap, uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah bisa dilakukan pada akhir tahun 2022. ANTARA/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Senin siang, 7 Februari 2022, dimulai dari anggota DPR A Bakri H. M. terkejut dengan pembengkakan biaya modal kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan alasan pemerintah menaikkan level PPKM.
Adapula berita tentang IHSG memecahkan rekor level penutupan tertinggi dan berita soal Susi Air mensomasi Bupati Malinau Wempi Welem Mawa.
Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang siang ini:
1. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), A. Bakri H. M. mempertanyakan biaya modal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak menjadi Rp 113,9 triliun. Investasi ini melonjak sekitar Rp 27 triliun dari perhitungan sebelumnya.
“Saya terkejut karena anggaran awalnya sekitar Rp 85 triliun menjadi Rp 113 triliun. Apa jaminan pemerintah, apakah (pembangunan kereta cepat) masih membutuhkan anggaran lagi atau tidak sampai habis Rp 113 triliun itu?” ujar Bakri dalam rapat dengar pendapat DPR bersama Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Senin, 7 Februari 2022.
Bakri mempertanyakan penyebab peningkatan anggaran yang berimbas terhadap target penyelesaian konstruksi. Dia berharap pembiayaan KCIC tidak membengkak lagi sampai kereta cepat ini beroperasi secara komersial.
Jika terjadi kelebihan biaya konstruksi kembali pada masa mendatang, kata dia, pembangunan proyek jumbo ditengarai bakal membebani duit negara. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang mengatur tentang kereta cepat, proyek yang dikerjasamakan dengan Cina ini bisa disuntik oleh dukungan APBN melalui penyertaan modal negara (PMN).
“Jangan ada nambah (investasi) lagi. Dulu kata kunci pemerintah adalah enggak pakai APBN. Kalau sudah pakai APBN, berarti kita membohongi masyarakat,” katanya.
