TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuka lowongan kerja guna menunjang kegiatan pimpinan, khususnya Eselon II di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2022.

Situs resmi LKPP mengumumkan bahwa lowongan kerja ini dibuka untuk posisi berikut:

Tenaga Pendukung Analis Hukum Perumusan Kebijakan KPBU

Persyaratan kualifikasi administrasi:

1. Pria atau Wanita
2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Memiliki NPWP
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun
5. Pendidikan Minimal S1 Hukum lulusan dari Perguruan Tinggi berakreditasi A
6. IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
7. Surat Pernyataan:

• Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia
• Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis.

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat
9. Telah mendapatkan vaksin Covid-19 paling kurang dosis pertama

Persyaratan Kualifikasi Teknis:

1. Memiliki pengalaman di bidang hukum/penulisan artikel/drafting peraturan perundang-undangan
2. Melampirkan Curriculum Vitae (CV)
3. Mampu menggunakan Microsoft Office
4. Mampu berbahasa Inggris dengan baik
5. Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
6. Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri
7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan kemauan untuk belajar
8. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
9. Mampu bekerja sesuai dengan target
10. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

Analis Hukum Pengadaan Barang/Jasa Desa

Persyaratan kualifikasi administrasi:

1. Pria atau Wanita
2. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Memiliki NPWP
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun
5. Lulusan S1 Hukum/Hukum Bisnis/ Hukum Tata Negara dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan akreditasi minimal B atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi minimal A
6. IPK minimal 3.00 (skala 4.00)
7. Surat Pernyataan:

• Tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, prajurit Tentara Republik Indonesia
• Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik, atau terlibat politik praktis
• Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat

9. Telah mendapatkan vaksin Covid-19 paling kurang dosis pertama

• 1
• 2
• Selanjutnya