TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartanto berharap melalui Labour20 (L20), Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20.

“Saat ini, tentunya diharapkan adalah kita bisa tuntaskan dari kemiskinan maupun dari pengangguran. Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya,” katanya dalam keterangan rilis, Senin, 31 Januari 2022.

Selan itu, Airlangga berharap Indonesia menjadi undangan dari berbagai lembaga internasional untuk dapat menyepakati terobosan aksi nyata pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.

Menurutnya, L20 harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas.

“Seluruh dunia, tahun ini akan memperhatikan Indonesia. Saya berharap L20 juga mengikuti protokol kesehatan secara disiplin,” kata Menko Airlangga.

Dia menyebutkan bahwa Presidensi G20 pada tahun 2022 ini menjadi momen penting bagi Indonesia memimpin perubahan dunia.

Dalam momen penting ini, salah satu transformasi yang diusung adalah transformasi digital, termasuk transformasi industri menuju industri 4.0, serta transformasi Labour20 (L20) menuju digitalisasi yang menjadi pesan utama.

"Oleh karena itu sangat diharapkan bahwa L20 bisa membuat semacam piloting, contoh soal ataupun lighthouse agar bisa didorong keberhasilan dari transformasi ini dan dari segi retraining reskilling, serta ditambah lagi dari segi kesejahteraan. Tentu ini bisa direplikasi oleh negara lain,” kata Airlangga Hartarto.

<!--more-->

Mengingat, pertemuan serikat pekerja mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai L20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Prancis 2011. Pengakuan tersebut membuat L20 sejajar dengan B20.

Pada KTT G20 di Los Cabos 2012, pemimpin L20 dan B20 diundang Presiden Calderon dan sejak saat itu, L20 dan B20 kembali bertemu dan berkolaborasi dalam G20.

“Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT dan gagasan-gagasan ini, tentu bisa untuk diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi Covid-19,” kata Airlangga.

Pemerintah pada 2021 memberikan Bantuan Subsidi Upah dengan anggaran Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta buruh atau pekerja. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama 2020 hingga 2021 dan telah menjangkau 11,4 juta orang.

“Ini adalah program pertama pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini juga telah memasukkan unsur face recognition. Jadi, sudah fully AI dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta,” ucap Airlangga.

Intervensi pemerintah yang efektif, serta structural reform dilakukan pemerintah agar para pekerja mudah mendapat akses lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan yang inklusif, terutama bagi para penyandang disabilitas.

“Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan,” kata Airlangga.

Baca: Harga Minyak Goreng di Malaysia Rp 8.500 per Liter, Mendag: Mereka Kasih Subsidi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.