Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harga Minyak Goreng di Malaysia Rp 8.500 per Liter, Mendag: Mereka Kasih Subsidi

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.
Ilustrasi Minyak Goreng. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Mufti Anam ihwal meminta penjelasan mengenai berbagai pemberitaan yang menyebut bahwa harga minyak goreng di Malaysia Rp 8.500 per liter kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Kalau kita lihat, saya juga lihat di media, harga minyak goreng di Malaysia Rp 8.500 per liter itu betul enggak, Pak Menteri?" tanya Mufti Anam dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Senin, 31 Januari 2022.

Atas pertanyaan itu, Lutfi menjelaskan bahwa sejak 2016 Malaysia memiliki kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat.

"Memang ini biasa di Malaysia, mereka memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat," ujar dia.

Menurut Lutfi, Malaysia memberi subsidi untuk 60 ribu kilogram atau 60 juta liter per bulan untuk dijual dengan harga 2,5 ringgit per liter. Adapun 2,5 ringgit setara dengan sekitar Rp 8.500.

"Itu subsidi, jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi," tutur dia.

Padahal, kata Lutfi, harga minyak goreng di Malaysia adalah sekitar 6,7 ringgit atau sekitar Rp 20 ribu per liter. Artinya, harga komoditas bahan memasak itu sejatinya lebih mahal dari Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

3 jam lalu

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri saat hadir dalam diskusi publik bertajuk 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.


Faisal Basri Kritik Kebijakan Jokowi soal Biodiesel: Negara Ugal-ugalan Menentukan Harga

3 jam lalu

(Dari kanan ke kiri) Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Faisal Basri, Akademisi dan Ekonom Senior, Refina Muthia Sundari, Research Manager Traction Energy Asia, dan Sayyidatihayaa Afra, Policy Researcher Satya Bumi dalam Talkshow dan Launching Buku Cerita Tentang Hulu-hilir Sawit Hari Ini dan Esok
Faisal Basri Kritik Kebijakan Jokowi soal Biodiesel: Negara Ugal-ugalan Menentukan Harga

Ekonom senior UI Faisal Basri kembali mengkritik pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang gencar mendorong kebijakan biodiesel berbasis CPO.


Kasus Covid-19 di Malaysia Naik 57 Persen, Menpar Minta Jangan Panik

3 jam lalu

Dokter kontrak medis pemerintah berpartisipasi dalam aksi mogok kerja di Rumah Sakit Kuala Lumpur di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19) di Kuala Lumpur, Malaysia, 26 Juli 2021. [REUTERS/Lim Huey Teng]
Kasus Covid-19 di Malaysia Naik 57 Persen, Menpar Minta Jangan Panik

Malaysia mencatatkan kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan. Dalam beberapa hari terakhir, Covid-19 di Malaysia naik hingga 57 persen.


NasDem Surati DPR Tolak RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden

4 jam lalu

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat atau NasDem Ahmad Sahroni saat hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ucapan Anies Baswedan bakal pilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres ke Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023 Tempo/Eka Yudha Saputra
NasDem Surati DPR Tolak RUU DKJ Soal Gubernur Ditunjuk Presiden

NasDem bersurat ke DPR menolak klausul gubernur ditunjuk presiden yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).


RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

6 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai RUU DKJ merampas kedaulatan rakyat Jakarta


Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

7 jam lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Sebelum ke DPR, Draf RUU DKJ Masih Memuat Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

Draf RUU DKJ sempat dilakukan uji publik oleh Pemprov DKI dan Kementerian Dalam Negeri sebelum diserahkan ke DPR RI


Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai acara pemberian penghargaan insentif fiskal kepada pemerintah daerah di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Tito Karnavian Sebut Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Presiden dalam RUU DKJ

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah tak sepakat dengan pasal Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ inisiatif DPR.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

8 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) berdialog dengan pedagang cabai di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ, Anies: Ini Ironis

"Demokrasi yang paling tinggi malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya, ini ironis, ini ironis," kata Anies.


Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan mengenai penanganan Covid-19, di Istana Merdeka, 18 Juni 2020. /Youtube Setpres
Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi

Dasar hukum pemakzulan Jokowi, Petisi 100 mengatakan TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945.


Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

10 jam lalu

Pembeli membayar belanjaan kepada pedagang di Pasar Senggol Kota Dumai, Riau, Selasa, 31 Oktober 2023. Harga kebutuhan harian di Riau mengalami kenaikan pada awal pekan ini, seperti harga cabai merah Sumbar naik dari Rp48 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram. ANTARA/Aswaddy Hamid
Harga Cabai Rawit Merah Terus Melonjak: Hari Ini Tembus Rp 147 Ribuan per Kilogram

Harga cabai rawit merah menyentuh harga Rp 147.500 per Kilogram. Ini detail harga cabai di berbagai daerah.