TEMPO.CO, Jakarta -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebutkan terdapat anggaran bantuan sosial atau dana bansos senilai Rp 2,7 triliun yang masih tertahan di bank Himpunan Milik Negara atau Himbara.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan, BRI beserta bank Himbara lainnya telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos sesuai dengan tupoksinya masing masing sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 dengan perubahannya 228/PMK.05/2016, PMK Nomor 43 Tahum 2020 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos.

“Dalam implementasi penyaluran Bansos, BRI dan bank Himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Januari 2022.

Terkait dengan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan bahwa peran BRI dan bank Himbara adalah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat 1 dan 2 yang anggotanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, dan Pendamping Sosial Kemensos setempat.

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah adalah mengenai jadwal, lokasi, mengundang dan mendatangkan KPM untuk menerima kartu dan buku tabungan. Atas instruksi Kemensos, pendistribusian kartu dilakukan lebih awal untuk mempercepat proses penyaluran, walaupun dana alokasi (SP2D) belum tersedia dan/atau KPM belum terdapat data bayar dari Kemensos.

Kasus kartu saldo nol yang terjadi di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Demak pada tanggal 12 Januari 2022, atas nama KPM Ishaq H, kata Supari, adalah karena yang bersangkutan belum masuk dalam daftar bayar dari Kemensos. Hal ini, menurutnya, menjadi kewenangan Kemensos, lantaran bank Himbara hanya sebagai penyalur jika KPM sudah ditetapkan dalam daftar bayar.

Supari menekankan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan penyaluran Bansos terdapat empat poin utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab bank Himbara sebagai bank penyalur bansos.<!--more-->

Empat hal itu antara lain membuka rekening dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan instruksi dari Kemensos, serta membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi.

Selain itu, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu, melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.

Hingga akhir Desember 2021, BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp 11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp 16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp 2,4 tiliun dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp 236,9 miliar, kepada lebih dari 15 juta penerima.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap anggaran senilai Rp 2.787.926.053.983 atau Rp 2,78 triliun yang merupakan dana bantuan sosial masih tertahan di bank BUMN, atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu 19 Januari 2022, ia memaparkan dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial.

Risma menyatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat. "Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima," katanya, mengutip Antara.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Baca Juga: Risma Minta Bank Himbara Cairkan Bansos secara Manual Sebelum Akhir 2021

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.