TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menggunakan sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang mencapai Rp 451 triliun untuk membiayai pembangunan tahap awal ibu kota negara atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebab, dana PEN tersebut saat ini memang belum seluruhnya dibuat rincian penggunaannya.

"Jadi mungkin ini bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi, sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," kata dia dalam konferensi pers usai sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.

Sidang paripurna DPR ini sebelumnya resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Selanjutnya, RUU ini tinggal disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sri Mulyani menjelaskan ada lima tahap pembangunan ibu kota baru, di mana tahap yang paling kritis yaitu tahap pertama pada 2022 sampai 2024. Dari aspek pendanaan, Sri Mulyani akan melihat apa aja yang menjadi pembangunan awal ibu kota baru.

Pembangunan awal ini, kata dia, nantinya akan tertuang di dalam rencana induk yang rinci dan diatur di dalam Peraturan Presiden. Beberapa pembangunan awal yang penting, contohnya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yaitu akses jalan atau pelabuhan menuju ibu kota baru.

Lalu di dalam pembahasan, kata Sri Mulyani, sudah dibicarakan juga mengenai identifikasi kawasan pemerintahan dan inti pemerintahan. Oleh karena itu, kata dia, fokus di tahap pertama 2022 sampai 2024 yaitu pelaksanaan pembangunan yang paling prioritas di ibu kota baru.

<!--more-->

Di sisi lain, Sri Mulyani menyadari saat ini masih situasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masih berjalan. Ia menjamin dua hal tersebut masih tetap jadi kebijakan utama. Namun, ia menilai pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di tahap ini bisa dikategorikan sebagai proses untuk pemulihan ekonomi.

Itu sebabnya, Sri Mulyani bakal merancang penggunaan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru. Walaupun, ia belum merinci akan digunakan untuk apa saja dan berapa banyak dana PEN yang bakal dipakai.

Semula saat pengumuman pertama kali pada 2019, Jokowi sempat menyampaikan porsi APBN untuk ibu kota baru hanya 19 persen saja. "Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.

Kemudian tahun lalu, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam lampiran Perpres RKP tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk proyek pembangunan ibu kota baru.