RUU Ibu Kota Negara Akan Disahkan, Pansus dan Bappenas Cek Titik Pembangunan
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Sabtu, 15 Januari 2022 09:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU).
Dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tinjauan udara adalah salah satu rangkaian dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat.
Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara yang ditinjau adalah sodetan jalan, rencana Jalan Tol Bandara-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, Jalan Lingkar KIPP dan titik calon lokasi Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono, menyebutkan, ada juga sejumlah titik lainnya yang ditinjau oleh perwakilan Pansus dan Bappenas tersebut seperti calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi. "Menjadi area fokus tinjauan udara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 14 Januari 2022.
Pansus RUU IKN lalu melanjutkan peninjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house.
Adapun puncak kunjungan kerja yang turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
<!--more-->
Diskusi itu menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda, yakni Dewan Adat Dayak Kaltim, Persekutuan Dayak Kaltim, Majelis Adat Dayak Nasional, Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional, dan Asosiasi Ormas Daerah.
Selain itu ada Dewan Adat Dayak PPU, Lembaga Adat Paser PPU, Dewan Adat Paser LAP Borneo, Lembaga Adat Dayak Paser Kaltim, Lembaga Adat Kutai, Adat Besar Dayak Paser Kaltim, Komando Pertahanan Adat Dayak Kaltim, Laskar Pertahanan Adat Paser, Dewan Adat Dayak Kutai Banjar Kaltim, hingga Forum Dayak Bersatu.
Agenda tersebut turut juga dihadiri oleh Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.
Lebih jauh Sidik menjelaskan seluruh rangkaian kunjungan kerja ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU Ibu Kota Negara. "Terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” katanya.
Baca: Cerita Ghozali Everyday Raup Rp 1,5 M dari Selfie NFT, Awalnya Cuma Bercanda
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.