Kemenkeu Masih Kaji Perpanjangan Insentif Pajak Mobil Baru, Apa Pertimbangannya?

Reporter

Antara

Rabu, 12 Januari 2022 23:33 WIB

Suasana showroon mobil di kawasan MT Haryono, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Kenaikan penjualan mobil ini sejalan dengan insentif pajak mobil baru 0 persen alias pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah mencapai 100 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan masih mengkaji perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru, seiring dengan kebijakan pemerintah yang ingin mendorong penggunaan mobil beremisi rendah.

Saat ini, upaya mendorong mobil listrik telah dilakukan dengan menetapkan PPnBM nol persen untuk kendaraan full baterai, sedangkan kendaraan dengan emisi lebih tinggi lagi dikenakan PPnBM tiga persen.

"Jangan tiba-tiba kita sudah punya kebijakan yang jelas, ketika perekonomian sudah pulih. Karena yang kita harapkan adalah datangnya investasi untuk transformasi ekonomi," tutur Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media–Tanya BKF di Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022.

Ia menilai hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup serius, meskipun tak dapat dipungkiri insentif PPnBM mobil baru selama pandemi telah memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian.

Pada 2021, insentif PPnBM mobil baru yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyebabkan tingginya kenaikan penjualan mobil, khususnya yang mengikuti program tersebut.

Pemberian insentif itu didasari oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai dua digit selama masa pandemi, sehingga hal tersebut menggambarkan masyarakat mampu masih menyimpan dananya di bank.
<!--more-->
Saat pemerintah memberikan diskon pajak untuk pembelian mobil baru, Febrio menuturkan masyarakat langsung berbondong-bondong membelanjakan uangnya, sehingga sektor otomotif pun pulih.

"Itu tujuan kami dan kami fokus untuk mobil yang memiliki komponen dalam negerinya tinggi, minimal 60 persen. Dengan insentif, masyarakat bisa menikmati, tapi kami juga pastikan dampak bergandanya besar," katanya.

Dengan demikian, ia menyebutkan kemungkinan perpanjangan insentif pajak mobil baru tersebut masih terus akan dipertimbangkan bersama kementerian/lembaga yang lain.

ANTARA

Baca juga: Yakin Jadi Dompet Digital Paling Banyak Digunakan, OVO Ungkap Kekuatan Utamanya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

3 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

4 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

4 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

17 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

18 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

25 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya