2021, BPKP Selamatkan Keuangan Negara Rp 6,4 Triliun

Rabu, 12 Januari 2022 21:09 WIB

Muhammad Yusuf Ateh melambaikan tangan saat dilantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang tahun 2021, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP) menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 6,4 triliun. Hal ini dilakukan lewat pengawasan terhadap pengeluaran instansi di tingkat pusat dan daerah.

Pada tahun lalu, BPKP menciptakan efisiensi pengeluaran negara dan daerah senilai Rp 44,1 triliun, serta mengoptimalisasi pendapatan negara dan daerah sebesar Rp 3,8 triliun. Tak hanya itu, total kontribusi hasil pengawasan BPKP terhadap anggaran pusat dan daerah sepanjang 2021 mencapai Rp 54,3 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh melalui siaran pers, Rabu, 12 Januari 2022. Ia menyebutkan, pengawasan terhadap pengeluaran instansi di tingkat pusat dan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran.

BPKP pada tahun lalu telah mengawasi pengeluaran di 84 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, 237 BUMN, 30.199 BUMD/BUMDes, dan 2.980 BLU/BLUD. Hasilnya, sepanjang Januari-Desember 2021, BPKP menyelesaikan 11.628 kegiatan pengawasan yang berujung pada terbitnya 16.560 rekomendasi.

Dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun lalu, BPKP berfokus mengawasi pengeluaran untuk program-program pemulihan ekonomi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dan penyaluran bantuan sosial.

Advertising
Advertising

BPKP, kata Ateh, selama dua tahun terakhir konsisten memastikan pembiayaan penanganan Covid-19 berlangsung efektif dan efisien, termasuk di dalamnya terkait kewajaran harga swab PCR dan antigen.

"Kami juga melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksinasi (Covid-19) agar dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel," ucap Ateh.

Lebih jauh, Ateh menjelaskan bahwa pada tahun 2022 ini, BPKP sudah menetapkan ada 29 bidang pengawasan yang masuk dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Nasional, serta 8 bidang dan 68 topik APP Daerah.

ANTARA

Baca: Larangan Ekspor Dicabut, Harga Batu Bara Langsung Anjlok dari USD 200 per Ton?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

2 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

2 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

2 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

2 hari lalu

Buat Jemaah Calon Haji 2024, Ini Aturan Terbaru dari Arab Saudi

Arab Saudi mewajibkan jemaah calon haji memenuhi kriteria vaksinasi dan mendapatkan izin resmi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

3 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

3 hari lalu

Vaksinasi Masih Jadi Tantangan, Banyak Orang Termakan Mitos Keliru

Masih ada warga yang menganggap vaksinasi dapat menyebabkan kematian sehingga pelaksanaannya masih sering menemui kendala.

Baca Selengkapnya