TEMPO.CO, Jakarta -CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa mengatakan hingga saat ini belum ada estimasi kekayaan laut Indonesia yang bersifat resmi.

"Jadi perlu data aktual tentang kekayaan laut Indonesia untuk menghasilkan rencana pengelolaan laut berkelanjutan," kata Mas Achmad Santosa dalam diskusi virtual, Jumat, 7 Januari 2022.

Menurutnya, tidak mungkin Indonesia mengembangkan sustainable ocean economy, kalau data kekayaan laut Indonesia sendiri itu belum dikembangkan dengan baik.

Padahal, kata dia, kekayaan sumber daya laut pada saat ini menghadapi ancaman perubahan iklim. Laut dan wilayah pesisir diperkirakan adalah wilayah yang paling terdampak dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Berdasarkan Ocean Health Indeks, Indonesia menempati peringkat 137 dari 221 negara dengan skor 65 yang berada di bawah rata-rata global sebesar 71.

Dia mengatakan komitmen Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan tercantum dalam RPJPN 2005-2025, kemudian RPJMN 2020-2024, kemudian yang ketiga dalam Perpres Nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia.

Keempat, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada G20 2021 di Roma. Kemudian pernyataan presiden dalam KTT perubahan iklim di COP26 di Glasgow 2021.

Dia melihat komitmen-komitmen tersebut menunjukkan arah political will dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan keadilan laut untuk sebesar-sebesarnya kepada rakyat.

Baca Juga: Luhut Klaim Laut Indonesia Simpan Kekayaan USD 1,2 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.