TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali pengalamannya kala merancang anggaran vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Ia mengatakan sempat mumet lantaran ada perubahan rencana dari vaksinasi yang mulanya hanya gratis untuk sebagian masyarakat, menjadi sepenuhnya gratis untuk publik.

"Presiden kemudian mengoreksi bahwa ini harus semuanya gratis. Lah anggarannya kan kita langsung mumet," ujar Sri Mulyani dalam Ngobrol Tempo, Selasa, 28 Desember 2021.

Dia bercerita pada mulanya pemerintah memang mendesain vaksin gratis hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Misalnya penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Itu ada 96 juta kali dua, plus kelompok didaerah berarti sekitar 130 juta (dosis), 140 juta lah ya yang ditalangi pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Ketika program dengan rencana awal tersebut diumumkan ke publik, Sri Mulyani mengatakan banyak masukan kepada pemerintah. Banyak pihak yang menilai program vaksinasi tidak akan berhasil kalau masih ada yang berbayar. Sehingga vaksinasi harus sepenuhnya gratis.
<!--more-->
"Jadi begitu presiden umumkan, feedback-nya kami dengar bahwa tidak akan berhasil kalau masih kenakan harga, even untuk orang kaya, tapi akan kompleks banget," ujar Sri Mulyani.

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah pun memutuskan bahwa vaksinasi gratis bagi seluruh elemen masyarakat. Sri Mulyani pun menghitung kembali kebutuhan anggaran tersebut.

"Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, Astra Zeneca berapa. Kita lihat kebutuhan berapa karena meskipun kita pesan, kan enggak semua suplai ada," ujar dia.

Pemerintah pun langsung berupaya mengamankan dan memokbilisasi pasokan vaksin tersebut. Mulai dari Presiden Jokowi hingga para menteri pun turun tangan.

Ketika kebijakan vaksin gratis dan anggarannya sudah siap, Sri Mulyani mengatakan vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada awal 2021. Sedangkan APBN tida boleh lewat dari tahun anggaran begitu saja.

"Jadi tahun 2021 yang tadinya saya asumsinya lebih banyak keluar duit vaksin di tahun 2020 ternyata meleset ke 2021," ujar dia.

"Dan itu kemudian menyebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN, UU APBN kan harus diikuti karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," kata Sri Mulyani.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Soal Mogok Kerja, Serikat Pekerja Pertamina dan Manajemen Hari Ini Mediasi Lagi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.