TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B). Karena itu, ia mengklaim pembangunan kawasan industri hijau ini sama sekali tidak melibatkan pemerintah, baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.

“Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor,” ujar Jodi dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis, 22 Desember 2021.

Adapun KIPI yang merupakan kawasan industri hijau baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya pada Selasa, 21 Desember 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi meminta pembangunan ini dikawal agar menjadi pusat ekonomi yang kondusif dan aman bagi para investor.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pamdjaitan, ucap Jodi, telah diminta Jokowi mempercepat proses perizinan untuk investor. Jokowi berpesan supaya tidak ada permasalahan dalam proses pembangunannya.

Jodi menuturkan pemerintah serius mengawal pembangunan KIPI di Kalimantan Utara atau Kaltara tersebut karena kawasan ini akan menandai transformasi ekonomi melalui hilirisasi industrialisasi bahan mentah dan pemanfaatan energi hijau.

<!--more-->

"Kawasan ini diharapkan menjadi lompatan transformasi ekonomi Indonesia dari hasil ekonomi non-hijau ke ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan sustainable," kata dia.

KIPI juga digadang-gadang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, KIPI diyakini bisa mendorong pengembangan sumber daya manusia.

"Untuk itu, Pak Luhut telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan agar dapat dibangun Balai Latihan Kerja guna mempersiapkan SDM bagi pembangunan kawasan industri ini," kata Jodi.

Jodi melanjutkan, PT KIPI sebagai pengelola kawasan telah berkomitmen membangun Politeknik. Politeknik dibangun untuk mendidik sumber daya manusia lokal agar dapat bekerja di wilayah industri.

Selanjutnya, Jodi mengatakan Luhut meminta supaya investor mengajak mitra lokal, baik pengusaha nasional dan daerah, untuk mengembangkan kawasan. Luhut ingin pengusaha daerah, khususnya UMKM, ikut merasakan hasil pembangunan wilayah kawasan industri hijau tersebut.

Baca: Nasabah Prioritas Gugat BRI Rp 1 Triliun karena Salah Transfer, Ini Kronologinya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.