TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim penyidik pegawai negeri sipil bidang minyak dan gas mensinyalir kelangkaan pasokan bahan bakar minyak dan gas juga disebabkan kekhawatiran stasiun bahan bakar umum (SPBU) atau pompa bensin untuk menyediakan pasokan menjelang rencana perubahan harga.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Tubagus Haryono, mengatakan tim penyidik sipil telah diterjunkan ke lapangan sejak pekan lalu. Depot pengisian bahan bakar Plumpang (Jakarta Utara) dan sejumlah pompa bensin menjadi target penyidikan.
"Kalau terjadi unsur penyalahgunaan (sistem distribusi) akan kami tindak," katanya ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Senin (5/1). Namun, Tubagus belum bisa menyebutkan detil penindakan termasuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.
Dia hanya mencontohkan, saat ini satu pompa bensin di Jakarta Utara telah ditindak kepolisian setelah tim penyidik sipil menemukan indikasi menahan penjualan stok solar. "Ini baru hasil sementara, seluruh hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Menteri (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral)," ujar dia.
Seperti diberitakan, pada Tahun Baru 2009 terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar bersubsidi di beberapa wilayah. Bahkan, Senin ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut berkomentar tegas soal hal tersebut. PT Pertamina, sebagai pelaksana distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, mengklaim kelangkaan terjadi akibat perubahan sistem pesanan pengiriman.
Tubagus tak mau berandai-andai soal kemungkinan terjadinya kelalaian PT Pertamina dalam kasus kelangkaan BBM saat ini. Yang jelas, kata dia, Pertamina telah melaporkan penyebab kelangkaan kepada Badan Pengatur.
Menurut Pertamina, kata Tubagus, sistem on line yang baru diterapkan Perseroan untuk pemesanan, ternyata tak ditunjang kesiapan sarana. "Akibatnya, terjadi gangguan. Kata mereka (Pertamina) ketika diuji coba lancar," katanya.
Sistem ini dijelaskan oleh Pertamina berupa sistem yang menghubungkan pemesanan pengiriman dari stasiun pengisian ke Pertamina dengan jalur perbankan secara real time on line.
Tubagus mencontohkan, salah satu stasiun memesan bahan bakar dari Depot Plumpang (Jakarta Utara), namun tebusan pengiriman tercatat di kilang Cilacap (Jawa Tengah). "Bank akhirnya tak mau menerima," ungkapnya.
Vice President Communication PT Pertamina, Anang Rizkani Noor, mengakui terjadi penurunan pesanan bahan bakar minyak menjelang terjadinya kelangkaan. Dia mencontohkan, wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang biasanya melakukan pemesanan sebanyak 11.000 kilo liter per hari, namun ternyata hanya memesan 7.000 kilo liter per hari.
Tapi dia tak mau menyimpulkan bahwa indikasi ini yang menyebabkan kelangkaan tersebut, "Tapi begitulah yang terjadi," ujar Anang ketika dihubungi, Senin (5/1). Menurut dia, saat ini Perseroan fokus mengembalikan kondisi pasokan semula. Pasokan bahan bakar minyak untuk Jabodetabek misalnya telah disiapkan sebanyak 19.000 kilo liter per hari. "Artinya sudah cukup, bahkan lebih," ucapAnang.
AGOENG WIJAYA
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Tubagus Haryono, mengatakan tim penyidik sipil telah diterjunkan ke lapangan sejak pekan lalu. Depot pengisian bahan bakar Plumpang (Jakarta Utara) dan sejumlah pompa bensin menjadi target penyidikan.
"Kalau terjadi unsur penyalahgunaan (sistem distribusi) akan kami tindak," katanya ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Senin (5/1). Namun, Tubagus belum bisa menyebutkan detil penindakan termasuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.
Dia hanya mencontohkan, saat ini satu pompa bensin di Jakarta Utara telah ditindak kepolisian setelah tim penyidik sipil menemukan indikasi menahan penjualan stok solar. "Ini baru hasil sementara, seluruh hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Menteri (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral)," ujar dia.
Seperti diberitakan, pada Tahun Baru 2009 terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar bersubsidi di beberapa wilayah. Bahkan, Senin ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut berkomentar tegas soal hal tersebut. PT Pertamina, sebagai pelaksana distribusi bahan bakar minyak bersubsidi, mengklaim kelangkaan terjadi akibat perubahan sistem pesanan pengiriman.
Tubagus tak mau berandai-andai soal kemungkinan terjadinya kelalaian PT Pertamina dalam kasus kelangkaan BBM saat ini. Yang jelas, kata dia, Pertamina telah melaporkan penyebab kelangkaan kepada Badan Pengatur.
Menurut Pertamina, kata Tubagus, sistem on line yang baru diterapkan Perseroan untuk pemesanan, ternyata tak ditunjang kesiapan sarana. "Akibatnya, terjadi gangguan. Kata mereka (Pertamina) ketika diuji coba lancar," katanya.
Sistem ini dijelaskan oleh Pertamina berupa sistem yang menghubungkan pemesanan pengiriman dari stasiun pengisian ke Pertamina dengan jalur perbankan secara real time on line.
Tubagus mencontohkan, salah satu stasiun memesan bahan bakar dari Depot Plumpang (Jakarta Utara), namun tebusan pengiriman tercatat di kilang Cilacap (Jawa Tengah). "Bank akhirnya tak mau menerima," ungkapnya.
Vice President Communication PT Pertamina, Anang Rizkani Noor, mengakui terjadi penurunan pesanan bahan bakar minyak menjelang terjadinya kelangkaan. Dia mencontohkan, wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang biasanya melakukan pemesanan sebanyak 11.000 kilo liter per hari, namun ternyata hanya memesan 7.000 kilo liter per hari.
Tapi dia tak mau menyimpulkan bahwa indikasi ini yang menyebabkan kelangkaan tersebut, "Tapi begitulah yang terjadi," ujar Anang ketika dihubungi, Senin (5/1). Menurut dia, saat ini Perseroan fokus mengembalikan kondisi pasokan semula. Pasokan bahan bakar minyak untuk Jabodetabek misalnya telah disiapkan sebanyak 19.000 kilo liter per hari. "Artinya sudah cukup, bahkan lebih," ucapAnang.
AGOENG WIJAYA
