TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tris Yulianta mengatakan kebutuhan pendanaan UMKM saat ini diprediksi mencapai Rp 1.605 triliun.

"Dengan rincian kebutuhan usaha mikro Rp 331 triliun atau 21 persen, usaha kecil 33 persen atau Rp 534 triliun, dan kebutuhan kredit bagi usaha menengah paling tinggi mencapai 46 persen atau setara dengan Rp 740 triliun," kata Tris dalam konferensi pers Investree secara virtual Kamis, 9 Desember 2021

Besarnya kebutuhan pendanaan bagi UMKM, khususnya UMKM yang belum terlayani itu, kata dia, diperlukan alternatif pendanaan lain yang dapat menampung dan memenuhi kebutuhan UMKM tersebut. Salah satu alternatif pendanaan yang tersedia saat ini adalah fintech lending atau peer to peer lending.

"Melalui fintech lending, diharapkan pada pelaku UMKM dapat mengajukan pendanaan secara cepat dan persyaratan yang lebih mudah, kapan saja, di mana saja asalkan terkoneksi dengan jaringan internet," ujarnya.

Dia juga menuturkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun.

Begitu besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan sangat dominan dengan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi.

"Besarnya kontribusi yang ada sayangnya belum diiringi dengan kemudahan akses yang memadai bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan," kata dia.

Hal itu tergambarkan dari survei yang dilakukan Bank Indonesia di mana didapatkan informasi bahwa 69,5 persen pelaku usaha UMKM belum mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari perbankan. Di mana berarti hanya 30,5 persen UMKM yang sudah dapat akses pembiayaan.

"Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat golongan UMKM yang masih unbankable. Kondisi ini mengakibatkan UMKM kesulitan untuk mendapatkan modal, kesulitan untuk mendapatkan kredit dan usaha dan dampaknya dalam mengembangkan semua kegiatannya," kata Tris.

Baca Juga: Per 3 Desember, Airlangga Catat Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi 68,6 Persen