Melihat Cadangan Migas di Laut Natuna Utara di Tengah Adu Klaim RI - Cina

Sabtu, 4 Desember 2021 07:01 WIB

KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 9 Januari 2020. KRI Usman Harun-359 bersama KRI Sutedi Senoputra-378 dan KRI Teuku Umar-385 berlayar untuk mengikuti Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 sebagai pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Cina meminta Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas (migas) di Laut Natuna Utara—dulu Laut Cina Selatan. Permintaan ini bermula dari klaim Negeri Tirai Bambu terhadap wilayah sembilan garis putus-putus atau Nine Dash Line yang masih menjadi polemik.

Salah satu surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig lepas pantai karena berada di wilayah negaranya. Protes Cina terhadap pengeboran di Laut Natuna itu sudah berlangsung lama.

Hak kelola salah satu lapangan gas alam di Natuna, seperti East Natuna, kini berada di tangan PT Pertamina (Persero). Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Rahdi, mengatakan Pertamina tetap melanjutkan pengeboran di wilayah tersebut kendati ada permintaan dari Cina.

Alasannya, Indonesia menganggap East Natuna bagian tak terpisahkan dari Tanah Air. Berdasarkan aturan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, zona ekonomi eksklusif ialah wilayah sejauh 200 mil laut dari garis pangkalan tempat lebar laut teritorial diukur. Di perairan itu, Indonesia punya hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi sumber daya alam.

Namun, Fahmy melihat produksi sumur eksisting di East Natuna oleh perusahaan pelat merah cenderung menurun. “Disebabkan East Natuna sudah dieksploitasi bertahun-tahun. Pertamina harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumur tersebut atau mulai melakukan eksplorasi sumur-sumur baru di sekitarnya,” kata Fahmy saat dihubungi pada Jumat petang, 3 Desember.

Advertising
Advertising

Dia menyebut saat ini Pertamina masih enggan mengeluarkan dana investasi untuk pengembangan wilayah sumur. Padahal ketimbang investasi di hulu migas luar negeri, Fahmy berujar, akan lebih baik Pertamina menanamkan investasi di hulu migas dalam negeri, termasuk di wilayah sekitar East Natuna, yang memiliki potensi cukup besar.

<!--more-->

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada September lalu mengendus adanya keinginan Cina untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara. Dugaan ini muncul setelah terdeteksinya kapal riset Cina, Hai Yang Di Zhi 10, di Laut Natuna Utara, yang tertangkap oleh citra satelit dan data sistem identifikasi otomatis (AIS).

“Berbagai sumber menyebut Cina akan mulai mengeksploitasi cadangan migas di Laut Cina Selatan. Kalau ini benar, berarti 1-2 tahun lagi akan terjadi eksploitasi,” ujar peneliti IOJI, Imam Prakoso, 24 September 2021.

Lantas, berapa cadangan migas di Laut Natuna Utara?

Data SKK Migas per September menunjukkan daya produksi minyak di Laut Natuna Utara sebanyak 17.449 barel per hari. Sedangkan produksi gasnya ialah 394 juta standar kaki kubik per hari.

Adapun cadangan gas bumi di Laut Natuna Utara bisa mencapai puluhan trillion cubic feet (TFC). Potensi terbesar berasal dari Blok East Natuna yang jumlahnya 46 TFC. Hingga 2020, volume cadangan bumi itu lebih besar ketimbang di Blok Masela dan Maluku yang hanya 16 TFC.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS | REUTERS

Baca: Cegah Omicron, Begini Pengetatan Perjalanan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

2 jam lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

10 jam lalu

Pertamina International Shipping Catat Penurunan Emisi Karbon 25.445 Ton

PT Pertamina International Shipping mencatat data dekarbonisasi PIS turun signifikan setiap tahun.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

11 jam lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

12 jam lalu

PGN Optimalkan Produk Gas Alam Cair

PGN mulai optimalkan produk gas alam cair di tengah menurunnya produksi gas bumi.

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

14 jam lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

16 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

1 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya