TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat petang, 12 November 2021 dimulai dari tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atas fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pinjaman online atau pinjol.

Kemudian ada berita tentang Ditjen Pajak yang membentuk tim khusus dan MUI mengharamkan aset kripto. Lalu ada tanggapan rektor ITB soal penjualan fotonya di NFT dan respons Kemenkeu soal rencana langkah hukum yang akan diambil oleh Tommy Soeharto.

Kelima berita tersebut terpantau yang paling banyak diakses oleh pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan dari kelima berita trending tersebut.

1. OJK Tanggapi Fatwa MUI yang Haramkan Pinjaman Online Mengandung Riba

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menanggapi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan pinjaman online atau offline yang riba haram. Menurut Sekar, sistem keuangan Indonesia masih menganut dual system, sehingga masih memungkinkan pinjaman online atau offline memiliki karakteristik konvensional dan berbasis syariah.

"Kami mengartikan semangat MUI kaitan dengan praktek yang diharamkan yang selama ini dilakukan oleh pinjol ilegal," kata Sekar saat dihubungi Jumat, 12 November 2021.

Soal pinjol ilegal, kata dia, sudah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan meminta OJK bersama Kementerian dan Kepolisian untuk memberantas itu. Dia menegaskan kementerian dan lembaga berupaya memberantas praktik suku bunga yang mencekik dan debt collector yang melanggar hukum.

Simak lebih jauh tentang MUI di sini.

<!--more-->

2. Ditjen Pajak Bentuk Tim Cek Potensi Penerimaan Negara yang Belum Disetor

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti potensi penerimaan negara yang belum disetorkan akibat kasus dugaan suap pajak yang melibatkan Angin Prayitno Aji dan anak buahnya. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

"Tim pemeriksa ini melibatkan fungsional pemeriksa pajak, fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. KPK juga memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 November 2021.

Selanjutnya, untuk mewujudkan DJP yang bersih dari korupsi, Neilmadrin juga mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apa pun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai-pegawai pajak.

Simak lebih jauh tentang pajak di sini.

3. MUI Haramkan Kripto Sebagai Mata Uang, Ini Tanggapan Indodax

Chief Executive Officer (CEO) Indodax Oscar Darmawan mengatakan di Indonesia aset kripto memang bukan dijadikan sebagai mata uang, sebagaimana yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai komoditi.

"Di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang sebagaimana peraturan Bank Indonesia ini juga, sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, karena di Indonesia hanya rupiah mata uang yang diakui. Di Indodax sendiri kita memperdagangkan banyak jenis aset kripto, bahkan volume perdagangan terbesar di

Indodax datang dari aset kripto yang punya underlying aset fisik," ujar Oscar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 12 November 2021.

Sebelumnya, hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan. Aset kripto haram sebagai mata uang, namun untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan.

Simak lebih jauh tentang kripto di sini.

<!--more-->

4. Kata Rektor ITB Setelah Viral Fotonya Dijual Sebagai Aset Digital NFT

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah mengomentari kabar viral mengenai penjualan foto dirinya di platform perdagangan non-fungible token (NFT).

“Karena tidak ada identitas penulis, pesan yang disampaikan menurut saya isinya tidak jelas, termasuk tidak jelas ditujukan kepada siapa. Maka, saya tidak dapat meresponsnya," ujar Reini dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 12 November 2021.

Namun, kalau pemilik akun adalah mahasiswa ITB, Reini menegaskan pihaknya tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, ia mengklaim sering menerima masukan dan bersama-sama mencari solusi.

Simak lebih jauh tentang ITB di sini.

5. Tommy Soeharto Mau Tempuh Langkah Hukum Soal BLBI, Begini Respons Kemenkeu

Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayanan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, menanggapi pernyataan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait persoalan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Terkait pernyataan pak Tommy di media massa bahwa beliau akan mengambil langkah hukum, sampai dengan saat ini kami dari Kemenkeu maupun Satgas dari PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang urus piutang Pak Tommy, belum ada info terkait apa langkah hukum yang beliau akan laksanakan," ujar Tri dalam konferensi pers, Jumat, 12 November 2021.

Tri mengatakan Satgas masih akan melihat langkah hukum apa yang akan ditempuh oleh Tommy. "Bagi kami, apa yang kami laksanakan baik sita maupun yang telah kami laksanakan, itu telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan kewenangan kami," ujarnya.

Simak lebih jauh tentang Tommy Soeharto di sini.