Kembangkan Energi Terbarukan, Bos Medco Energi: Kita Harus Realistis

Kamis, 11 November 2021 07:51 WIB

Logo Medco Energi. wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk. Hilmi Panigoro sepakat bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) perlu dikembangkan sebesar-besarnya di Indonesia. Meski begitu, menurut dia, pengembangan energi terbarukan tersebut harus dilakukan secara realistis.

Hilmi menjelaskan, pengembangan EBT di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia tidak bisa disamakan dengan Eropa dan Amerika. "Kita berkomitmen menurunkan karbon, tetapi kita harus realistis dalam masa transisi ini. Kita harus memastikan tetap menyediakan energi yang bisa dijangkau dan berkelanjutan," ucapnya, Rabu, 10 November 2021.

Ia lalu mencontohkan bahwa salah satu proyek energi baru terbarukan yang dimiliki Medco Energi yakni pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sumbawa. Dalam operasionalnya, pembangkit itu tetap memerlukan minyak dan gas bumi untuk menjaga transisi ke EBT. Sebab, PLTS memiliki sifat intermiten atau tidak stabil.

Oleh karena itu, menurut Hilmi, memandang minyak dan gas bumi tetap menjadi hal yang penting dalam masa transisi. "Kita tak ingin saat transisi energi terjadi, infrastruktur pendukung belum jadi, tiba-tiba terjadi kelangkaan," tuturnya.

Selain itu, kata dia, tarif EBT saat ini masih belum ekonomis. Saat ini perusahaan dengan kode saham MEDC tersebut sangat intensif mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal. Tapi dalam pengembangan geotermal, dibutuhkan belanja modal yang besar hingga US$ 5 juta untuk menghasilkan 1 listrik MW.

Advertising
Advertising

Biaya ini jauh lebih tinggi ketimbang Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang membutuhkan dana US$ 700.000. "Maka karena itu perlu sistem tarif yang lebih pintar," tutur Hilmi.

Misalnya, kata dia, tarif listrik di 5 tahun pertama dipatok tinggi terlebih dulu. "Setelah lima tahun capex kembali, (tarif listrik) bisa lebih rendah. Hal-hal seperti itu yang perlu digalakkan meningkatkan antusiasme investasi di EBT," ucap Hilmi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa Indonesia turut membuka peluang investasi untuk melakukan pensiun dini (early retirement) atas pembangkit-pembangkit batu bara. Lalu kemudian mengganti pembangkit itu dengan energi terbarukan.

Saat ini, kata Jokowi, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi ada 5,5 Giga Watt (GWK PLTU Batu Bara yang bisa masuk dalam proyek early retirement ini dalam rangka mendorong energi terbarukan. Adapun kebutuhan pendanaannya sebesar US$ 25 sampai 30 miliar selama 8 tahun ke depan.

BISNIS

Baca: Cerita Dian Sastro yang Pernah Ditolak Saat Ajukan KPR ke Bank

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

21 menit lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

5 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

5 jam lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

6 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

10 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya