Luhut: Pemerintah Siapkan Skema Insentif Mendorong Investasi Sektor Farmasi

Reporter

Antara

Senin, 8 November 2021 20:56 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam kunjungannya ke Washington DC antara lain bertemu dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk iklim John Kerry, Presiden World Bank David Malpass, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, dan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva. Ia juga bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan AS seperti Apple, Tesla, Starlink, dan Chevron. Pertemuan itu di antaranya membahas isu lingkungan hingga investasi. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan menyiapkan skema insentif yang menarik untuk mendorong investasi di sektor farmasi.

Dalam sambutan secara virtual pada Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi, Senin, Luhut mengatakan insentif akan ditawarkan tidak hanya kepada BUMN tetapi juga swasta.

"Kami juga berencana memberikan insentif seperti tax holiday (pembebasan pajak) yang lebih menarik, kami juga menyiapkan kawasan industri untuk sektor industri farmasi, sehingga bisa terbentuk ekosistem produksi yang lebih baik," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 8 November 2021.

Luhut menegaskan pentingnya Indonesia memiliki kemandirian dan ketahanan industri farmasi secara nasional. Indonesia dinilai harus bisa mewujudkan ketahanan industri farmasi di dalam negeri menyusul pengalaman dilanda pandemi Covid-19.

Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga menyampaikan pandemi Covid-19 telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi negara di dunia termasuk Indonesia.

Pasalnya, ketika pandemi menghantam dunia banyak negara yang melakukan restriksi ekspor obat, vaksin dan alat kesehatan. Kondisi tersebut menyulitkan Indonesia ketika itu dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama saat India dilanda Covid-19 varian Delta dan Cina melaksanakan vaksinasi secara masif.

"Kita sulit mendapatkan suplai vaksin, meskipun sudah ada perjanjian penjadwalan pengirimannya, misalnya dari India waktu itu," ungkapnya.

Karena itu, lanjut Luhut, Indonesia harus membangun industri di dalam negeri untuk sektor kesehatan. Indonesia disebutnya tidak bisa hanya mengandalkan suplai dari luar negeri. Dengan demikian, jika ke depan pandemi terjadi lagi, maka tidak ada masalah dari sisi kefarmasian.

"Kita tidak keteteran seperti yang kemarin dan pemerintah siap menjadi uptaker dari produksi di dalam negeri melalui program pengadaan. Produksi dalam negeri akan menjadi prioritas dan ini saya lihat berlaku di banyak negeri di dunia, mereka memprioritaskan produksi dalam negerinya," jelasnya.

Luhut menambahkan Indonesia tidak boleh ketinggalan atau kecolongan lagi untuk membenahi sektor farmasi, umumnya dunia kesehatan.

Menurut dia, sudah cukup Indonesia merasakan kesulitan yang dialami saat pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan dirinya bersama Menteri Kesehatan untuk sama-sama melakukan dan membawa industri obat-obat ke dalam negeri.

"Saya Ketua TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), saya mendorong ini dan kita buat aturan yang melindungi upaya dan usaha-usaha kita ini," katanya.

Di sisi lain, untuk mendorong masuknya investasi sektor farmasi, Luhut telah melakukan komunikasi hingga penjajakan serius dengan perusahaan-perusahaan farmasi mancanegara seperti Merck, Pfizer, dan Johnson & Johnson.

Luhut bahkan sudah bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut di New York, AS, dan mendapatkan respons positif.

"Saya bertemu dengan mereka dan kami mengundang mereka untuk berinvestasi di Indonesia pada bidang farmasi terutama obat dan vaksin yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Dan kita sudah dalam proses penjajakan sehingga kita mau industri itu ada di dalam negeri," imbuhnya.

Baca Juga: Luhut Sebut Karantina Penumpang dari Luar Negeri Bisa 7 Hari, Kalau...

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

15 jam lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

1 hari lalu

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic" Masuk Pemerintahan

Pesan Luhut ke Prabowo jangan bawa orang toxic ke pemerintahan

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

1 hari lalu

Luhut Sebut Starlink Milik Elon Musk Diluncurkan di RI Dua Pekan Lagi, Akan Diumumkan di Bali

Menteri Luhut menyebutkan layanan internet berbasis satelit Starlink bakal diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

1 hari lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

1 hari lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya