Menkes Masukkan Kebutuhan 58,7 Juta Vaksin untuk Anak di Anggaran 2022

Senin, 8 November 2021 13:41 WIB

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi upaya penanggulangan Covid-19 selama satu tahun terakhir, Penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan vaksinasi program dan skema Vaksinasi Gotong Royong, termasuk kesiapan Sistem Informasi Satu Data Fasilitas Kesehatan, dan penjelasan tentang Ketersediaan Vaksin Program dan Vaksin Gotong Royong. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan RI membutuhkan tambahan sekitar 58,7 juta dosis vaksin COVID-19 untuk menyasar kelompok usia 6 hingga 11 tahun di Tanah Air.

"Vaksin untuk usia anak 6 sampai 11 tahun itu ada 26,4 juta, jadi mungkin ada butuh tambahan 58,7 juta yang ini juga belum ada dianggaran kita," kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari YouTube DPR RI di Jakarta, Senin 8 November 2021.

Budi mengatakan vaksin anak yang sudah mendapatkan Izin Penggunaan Darurat (EUA) di luar negeri yaitu Sinovac, Sinopharm dan Pfizer dengan kondisi dan pengemasan yang berbeda dari setiap jenisnya.

"Sinovac dan Sinopharm untuk vaksin anak dosisnya sama, tapi kalau Pfizer itu dosisnya diturunin ke 3 mikrogram," katanya.

Menkes mengatakan vaksinasi untuk anak umumnya diberikan di sejumlah negara dengan cakupan vaksinasi mencapai 50 persen.

Ia mengatakan kelompok lanjut usia lebih memiliki risiko tertular SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang lebih tinggi dari kelompok anak.

<!--more-->


"Kalau kita lihat risiko paling tinggi itu orang tua bisa 12 persen, risiko paling rendah itu anak-anak angkanya sekitar di bawah 1 persen, mungkin 0,05 persen," ujarnya.

Bila dibandingkan dengan risiko kesakitan hingga dirawat di rumah sakit maupun kematian, kata Budi, lansia lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 kali lebih berisiko dari anak.

"Di Indonesia sekarang masih lumayan rendah masih 40-50 persen. Memang prioritasnya vaksin yang ada kita berikan ke lansia dulu sampai selesai untuk memastikan mencegah jangan sampai nanti ada kasus kenaikan," katanya.

Budi menambahkan kebutuhan vaksin tambahan untuk kelompok anak saat ini sudah persiapkan dalam anggaran 2022.

Pengajuan anggaran itu termasuk pembelian vaksin booster untuk satu kali suntik dan bantuan vaksin booster untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) yang berkenaan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"PBI maupun juga untuk anak ini sudah kita rencanakan untuk masuk ke anggaran tahun depan karena ada 26,4 juta usia 6 sampai 11 dan itu butuh 58,7 juta dosis karena ini harus dua kali suntik," katanya.

BACA: Kemenkes Putuskan Tak Akan Tarik Kelebihan Insentif Tenaga Kesehatan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

10 jam lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

2 hari lalu

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

Koordinator Humas Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Eka Rosmalasari angkat bicara soal penarikan vaksin AstraZeneca secara global.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

3 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Alasan Sosiolog Unair Sebut Penarikan Vaksin AstraZeneca Bisa Memicu Kecemasan Publik

3 hari lalu

Alasan Sosiolog Unair Sebut Penarikan Vaksin AstraZeneca Bisa Memicu Kecemasan Publik

Peneliti Unair menilai penarikan vaksin AstraZeneca dari pasar akan memicu pro dan kontra. Masyarakat bisa ragu terhadap program vaksinasi nasional.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

4 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

8 hari lalu

4 Vaksin Wajib Bagi Jamaah Haji 2024, Dua Jamaah dari Provinsi Ini Ada Tambahan Vaksin Polio

Jamaah Haji 2024 wajib menerima 3 vaksin, namun khusus jamaah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, ada penambahan vaksin polio.

Baca Selengkapnya

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

8 hari lalu

Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

8 hari lalu

Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.

Baca Selengkapnya