TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mengomentari dugaan keterlibatan pejabat dalam bisnis PCR. Menurut dia, dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan menelusuri data impor di Bea Cukai.

"Lebih lanjut cek faktur pajak dan tercermin pula dalam invoice perusahaan tersebut, di sini akan terlihat data real keterlibatan sejauh mana pengadaan PCR ini berjalan termasuk motifnya," ujar Azmi dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021

Azmi mengatakan dugaan itu perlu dibuktikan lantaran sebelumnya tes PCR menjadi syarat wajib perjalanan udara di Jawa-Bali dan wilayah PPKM Level 3 dan 4 di luar Jawa-Bali. Padahal, harga tes PCR masih sangat tinggi,

"Di sinilah letak kekeliruan bila ada perusahaan yang terafliasi dengan oknum pejabat yang menyalahgunakan kesempatan disaat rakyat dalam kesulitan dan tidak punya pilihan lain bagi yang butuh PCR," tutur Azmi.

Jika terbukti perusahaan terafliasi dengan oknum pejabat tersebut ikut bisnis PCR dengan berdasarkan data impor dan faktur pajak, kata dia, maka patut diduga ini adalah pintu masuk penyimpangan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya.

"Ini adalah wujud sikap yang berlawanan dan menyimpang dari maksud sebenarnya dari pemberian kewenangan kementerian untuk menyelenggarakan pemerintahan negara," ujar dia.

<!--more-->

Bila itu terbukti, Azmi mengatakan patut diduga adanya criminal corporation yang sengaja perusahaan didirikan atau terafiliasi untuk memfasilitasi, melakukan pengambilalihan atau menampung pengendalian atas maksud tujuan tertentu.

"Seolah berperan jadi regulator merangkap operator temasuk pula tujuan untuk mendapatkan margin keuntungan bagi perusahaan yang begitu besar, dan dapat berdampak merugikan hak masyarakat yang semestinya harganya dapat lebih efisien," kata Azmi.

Untuk itu, ia mengatakan perlunya diketahui siapa saja personel dari perusahaan ini dan peran dari personel pengendali dalam korporasinya terkait impor PCR ini. Pasalnya, ia menekankan bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan larangan bagi Menteri untuk merangkap dalam jabatan dalam perusahaan swasta.

"Bila dapat dibuktikan afliasi atau group perusahaan ini ternyata ada hubungannya dengan jabatannya dan dengan sarana jabatan tersebut dijadikan peluang menyalahgunakan kewenangan ini, jelas dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana korupsi," ujar Azmi. Karena itu, Azmi mengatakan penegak hukum harus menyisir dokumen dan fakta untuk membuktikan dugaan-dugaan tersebut.

Sebelumnya, nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga ada dalam lingkaran bisnis polymerase chain reaction atau PCR. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.

<!--more-->

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham. “Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” katanya.

Kehadiran Luhut di GSI pun disebut-sebut karena ajakan koleganya yang memiliki saham, seperti petinggi PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk. Adapun ihwal dua perusahaan yang diduga terlibat dengan Luhut, Jodi mengatakan bosnya tak memiliki kontrol lagi lantaran sahamnya di bawah 10 persen. “Jadi kami tidak bisa berkomentar soal PT Toba Bumi Energi,” kata dia.

CAESAR AKBAR | FRANCISCA CHRISTY

BACA: Mulai Hari Ini, Naik Pesawat dari Soekarno Hatta Cukup Tunjukkan Hasil Antigen