TEMPO.CO, Jakarta - Yustinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan perkembangan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Salah satunya, ia menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam pertemuan tersebut.

"Hal ini menjadikan Indonesia penggerak pertama (first mover) penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," kata Prastowo lewat akun twitternya @prastow pada Selasa, 2 November 2021.

Dengan memanfaatkan first mover advantage ini, Prastowo menyebut Indonesia akan menjadi acuan dan tujuan investasi rendah karbon di berbagai sektor pembangunan. Baik di sektor energi, transportasi, maupun industri manufaktur.

Sebelumnya, Jokowi melakukan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri. Pertama, Jokowi hadir di KTT G20 di Roma, Italia. Dalam pertemuan G20, Prastowo menyebut Indonesia mengajak negara lain untuk bekerja sama demi pemulihan global.

Dalam pertemuan ini, Indonesia pun menunjukkan sejumlah contoh kebijakan yang sudah diterbitkan. Mulai dari UU Cipta Kerja, Sovereign Wealth Fund (SWF), Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, hingga UU Harmonisasi Pertaturan Perpajakan (HPP).

<!--more-->

Setelah itu, Jokowi bertolak ke KTT COP26. Pertemuan ini mengumpulkan ratusan pemimpin dunia dan menjadi agenda penting untuk penetapan target dan komitmen pengurangan emisi.

Di sini, Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Finlandia berperan sebagai co-chair Koalisi Menkeu Dunia terkait iklim (2021-2023). Prastowo menyebut pertemuan ini pun sangat krusial.

"Karena menjadi pertemuan tingkat tinggi pertama untuk mengevaluasi komitmen dan kemajuan yang telah dilakukan sejak disetujuinya Paris Agreement," kata dia.

Menurut Prastowo, Indonesia pun kembali menyampaikan komitmen menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menyampaikan target nasionalnya. Target ini yaitu penurunan emisi sebanyak 26 persen hingga 41 persen pada 2030, melalui Perpres 98 Tahun 2021.

Setelah serangkaian acara ini, Indonesia menjadi presidensi G20 pada 2021-2022. Maka nantinya, kata Prastowo, presidensi Indonesia di G20 ini bisa mendorong agenda dan isu penting untuk perubahan kebijakan global.

Baik itu isu yang diangkat Indonesia di KTT COP26 maupun KTTG20. "Saatnya kita berpikir strategis dan bersatu mengadvokasi banyak hal penting," kata dia.

BACA: Sri Mulyani Bahas UMKM dengan Ratu Belanda