Kata Kementerian BUMN Soal Nama Yayasan Keluarga Erick Thohir di Bisnis PCR
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Kodrat Setiawan
Selasa, 2 November 2021 14:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Arya Sinulingga, berkukuh Erick Thohir tidak terlibat dalam permainan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Arya mengatakan Erick sudah tidak lagi aktif berkegiatan di Yayasan Adaro Bangun Energi sejak menjadi menteri.
“Di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Pak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR. Jauh sekali,” ujar Arya kepada wartawan, Selasa, 2 November 2021.
Majalah Tempo edisi 1-7 November menulis Yayasan Adaro memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). GSI dengan unit bisnis GSI Lab-nya menyediakan layanan tes PCR. Lima cabangnya telah tersebar di Jakarta.
Sejak berdiri pada 2020, GSI Lab mengadakan lebih dari 700 ribu tes PCR. Dalam akta Genomik tercatat pada pendiri menyetor modal sejumlah Rp 2,969 miliar atau ekuivalen dengan 2.969 lembar saham. Adapun Yayasan Adaro mengempit 485 lembar saham.
Yayasan ini merupakan organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk yang bergerak di bidang pertambangan. Kakak Erick Thohir, Garibaldi Thohir, duduk sebagai presiden direktur dan mengantongi 6,18 persen saham.
Arya meminta sejumlah pihak tidak tendensius terhadap kepemilikan saham itu. Bila lihat dari data PCR secara keseluruhan, kata Arya, total pengetesan di Indonesia mencapai 28,4 juta.
<!--more-->
“Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Pak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700 ribu. Jadi bisa dikatakan hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen,” ujar Arya.
Selanjutnya, ia berkukuh tidak ada hubungan antara ketentuan mengenai kewajiban PCR penumpang pesawat dan bisnis tes usap itu. Pemerintah, kata dia, tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR yang menunjuk laboratorium tertentu kecuali yang sesuai standar Kementerian Kesehatan.
“Lagian, kalau tidak pake PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN, AP (Angkasa Pura), ASDP, Garuda, Citilink, hotel,” ujar staf khusus Erick Thohir tersebut.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | MAJALAH TEMPO
Baca juga: Peter Gontha Ungkit Penyewaan Pesawat Garuda, Stafsus Erick: Beliau Tanda Tangan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.