BPK Beberkan soal Temuan Kelebihan Bayar Insentif ke 8.691 Nakes oleh Pemerintah
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Senin, 1 November 2021 21:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk membayar insentif tenaga kesehatan atau nakes, pemerintah menggunakan dana yang sebagian berasal dari utang luar negeri.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Agung Firman Sampurna, menyatakan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki mekanisme pembayaran insentif nakes karena terdapat kelebihan pembayaran.
Hal ini diketahui ketika BPK memeriksa Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia Emergency Response to Covid-19 Tahun 2020–2021 pada Kementerian Kesehatan.
Pemerintah sebelumnya mendapat pinjaman senilai US$ 500 juta dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan Bank Dunia (World Bank). Pinjaman itu digunakan untuk penanganan Covid-19, yang di antaranya untuk pembayaran insentif nakes.
Dalam pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran insentif nakes pada Januari – Agustus 2021. Hal ini terjadi karena adanya perubahan mekanisme penyaluran insentif dan proses pemadanan data (data cleansing) yang belum tuntas.
"Terjadi duplikasi data penerima insentif, dan data ini dijadikan dasar pembayaran insentif nakes sehingga terjadi kelebihan pembayaran untuk 8.691 nakes," ujar Agung dalam konferensi pers, Senin, 1 November 2021.
Kelebihan pembayaran itu nilainya bervariasi bagi setiap nakes, mulai dari Rp 178.000 hingga Rp 50 juta per orang. BPK menyebutkan, atas temuan itu, sudah terdapat upaya perbaikan dari Kementerian Kesehatan.
Pada 19 Oktober 2021 tim pemeriksa BPK memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terkait duplikasi data dan kelebihan bayar. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa terdapat kompensasi pembayaran masing-masing nakes pada periode 1 Januari–19 Agustus 2021.
Pemerintah berjanji tidak akan menarik kembali kelebihan pembayaran insentif nakes tersebut. Sebagai gantinya, terdapat kompensasi yakni nakes tidak menerima insentif pada bulan-bulan berikutnya hingga nilai kelebihan pembayaran tercukupi. "Akan dilakukan kompensasi, kepada honor periode-periode berikutnya," ujar Agung.
BISNIS
Baca: RI Terima Presidensi G20, Sandiaga Uno: Trigger untuk Event-event Internasional
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
