Di London, Bos OJK Undang Investor Asing Masuk RI dengan Sejumlah Insentif

Sabtu, 30 Oktober 2021 15:13 WIB

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, saat meresmikan pencanangan program pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama, OJK dan Kemendes di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (21/10).

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengundang investor asing dari sejumlah negara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia apalagi saat ini prospek pemulihan ekonomi di Tanah Air cukup baik. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Capital Market Day di London, Inggris, Jumat, 29 Oktober 2021.

Saat itu, Wimboh memaparkan bahwa nilai penghimpunan dana yang hingga 26 Oktober 2021 mencapai Rp 273,9 triliun dan 40 emiten baru yang telah melakukan penawaran umum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar modal dan perekonomian Indonesia cukup besar.

Nilai penghimpunan dana tersebut melampaui perolehan di tahun 2020 sebesar Rp 118,7 triliun. Selain itu, pasar modal juga mencatat lonjakan pertumbuhan investor pasar modal terutama dari kalangan milenial.

Per 21 September 2021, kata Wimboh, tercatat investor di pasar modal Indonesia sebanyak 6,4 juta orang atau naik 100,51 persen (yoy). “Oleh karena itu, kami mengajak anda berinvestasi di Indonesia khususnya di pasar modal dan menikmati hasil investasi yang baik,” tuturnya, dikutip dari keterangan resminya, Sabtu, 30 Oktober 2021.

Wimboh menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah memberikan banyak insentif investasi seperti pengurangan tarif 2 persen dari pajak penghasilan badan untuk emiten, pengurangan pajak atas bunga obligasi korporasi dari 20 persen menjadi 10 persen dan juga omnibus law yang sangat menyederhanakan perizinan untuk investor global.

Advertising
Advertising

Tak hanya itu, pemerintah juga terus membangun infrastruktur guna mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi yang akan menambah keuntungan bagi para investor.

<!--more-->

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Wimboh, OJK akan terus mengoptimalkan peran pasar modal. Di antaranya melalui dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif bagi startup dan perusahaan teknologi berskala unicorn untuk melakukan IPO di bursa.

OJK bersama pemangku kepentingan pun membentuk Securities Crowdfunding (SCF) untuk UMKM, menerbitkan kerangka regulasi untuk Bank Digital, memperbarui pengaturan peer to peer lending dan meninjau pengaturan insurtech.

Acara itu juga dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rasjid dan sejumlah pemimpin Himbara. Acara tersebut juga dihadiri CEO London Stock Exchange (LSE) Group Murray Roos dan Steven Marcellino Pimpinan Global Indonesian Professionals' Association (GIPA) serta kalangan pengusaha di Inggris.

Luhut saat itu menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh positif 7,07 persen (yoy) pada kuartal II/2021. Ia memperkirakan hingga akhir tahun pertumbuhan berkisar 3,7 persen – 4,5 persen.

Perbaikan kinerja PDB itu, kata Luhut, dipengaruhi oleh lonjakan permintaan domestik dengan seluruh komponen sisi permintaan menunjukkan pertumbuhan yang solid. "Terutama komponen konsumsi rumah tangga dan pemerintah,” tutur Luhut dalam paparannya.

Di hadapan para investor asing itu, Luhut juga menceritakan bagaimana lonjakan kasus Covid-19 yang direspons dengan pembatasan mobilitas ketat dimulai pada akhir kuartal II 2021 dan berakhir pada akhir kuartal III 2021. Hal itu pula yang kemudian turut mempengaruhi PDB. "Namun, dengan penanganan Covid-19 yang solid, pemulihan yang kuat di kuartal IV/2021 masih dapat dicapai."

BISNIS

Baca: ADB Gelontorkan Pinjaman Rp 7,1 Triliun untuk Indonesia, Untuk Apa Saja?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

5 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

6 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

6 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

8 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

10 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

14 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

1 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya