TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia atau ADB menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.231 per dolar AS) ke Indonesia. Utang ini diberikan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi dan mendorong lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan ramah investasi.
Direktur ADB untuk Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan Asia Tenggara Jose Antonio Tan III menjelaskan, pinjaman berbasis kebijakan ini juga disertai oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan. Utang ini didesain agar menjadi bagian penting dari strategi pemerintah melakukan pemulihan pascapandemi Covid-19.
"Subprogram ini akan membantu Indonesia menciptakan lingkungan yang ramah investasi, memfasilitasi perdagangan, dan membangkitkan dunia usaha," kata Jose dalam siaran resmi, Jumat, 29 Oktober 2021.
Utang itu juga sejalan dengan program Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan (Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) yang diajukan oleh ADB untuk Indonesia.
Program ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam mencapai pertumbuhan secara pesat sekaligus inklusif dan berkelanjutan. Salah satu aspek dalam program tersebut pun sejalan dengan agenda reformasi struktural Indonesia.
Program, diyakini ADB, bakal mendukung upaya reformasi Indonesia yang sedang berjalan. Sejumlah langkah reformasi di bidang dunia usaha yang dimaksud seperti mempermudah langkah-langkah memulai usaha, menarik investasi asing langsung bagi sektor manufaktur, dan menyederhanakan transaksi terkait lahan bagi investor.
ADB menyebut subprogram pertama itu juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan layanan logistik, memfasilitasi perdagangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memberi insentif bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan keterampilan pekerja.
"Program ini mendukung pelaksanaan strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020–2024, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi," kata Jose.
