Bahlil Cerita Diprotes Banyak Warga Papua soal Smelter Freeport di Gresik

Rabu, 27 Oktober 2021 14:34 WIB

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan kata sambutan saat menghadiri acara silaturahim bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Kadin Sulaweai Barat di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa 22 Juni 2201. ANTARA FOTO/ Akbar Tado/yu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerima serangkaian protes pasca dimulainya pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Protes datang dari pengusaha di Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi, kelompok intelektual, hingga organisasi pemuda dan adat di Papua.

"Saya banyak dapat protes, surat banyak sekali, bahkan ada yang katakan kepada saya, seperti kakak bukan dari Papua saja," kata Bahlil yang lama berbisnis di Papua ini dalam konferensi pers virtual, Rabu, 27 Oktober 2021.

Pembangunan smelter atau pemurnian tambang mineral Freeport ini ada di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik. Smelter ini ditargetkan dapat beroperasi pada 2023.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung meresmikan peletakan batu pertama pembangunan smelter pada Selasa, 12 Oktober 2021. Saat peresmian, Jokowi menyebut smelter ini dibangun dengan desain single line dan terbesar di dunia.

Smelter ini, kata dia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga. "Ini besar sekali," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 12 Oktober 2021.

Advertising
Advertising

Jokowi menyebut, pembangunan smelter di dalam negeri ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah terkait industri tembaga setelah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

Bahlil kemudian menjelaskan keputusan pembangunan smelter Freeport di Gresik sudah diputuskan sejak 2017-2018. Kala itu, Bahlil belum masuk ke pemerintahan Jokowi.

Ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Oktober 2019. Lalu, Bahlil diangkat menjadi Menteri Investasi pada April 2021.

Bahlil mengatakan pada 2017-2018, smelter diputuskan tidak dibangun di Papua karena masalah infrastruktur yang dianggap belum memenuhi. Salah satunya seperti pasokan listrik. Sehingga akhirnya, pemerintah memutuskan lokasinya ada di Gresik.

Saat ini, kata Bahlil, kapasitas produksi tembaga di Freeport mencapai 3 juta ton. Sebanyak 1,3 juta dialokasikan untuk memenuhi kapasitas pabrik eksisting Freeport yang ada di Gresik. Lalu, 1,7 juta ton inilah yang bakal dipasok ke smelter di (JIIPE) yang baru diresmikan Jokowi.

Baca: Jokowi Minta Tarif Tes PCR Rp 300.000, Ridwan Kamil: Kalau Bisa Lebih Murah Lagi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

9 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

14 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

15 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya