TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, menanggapi pemberitaan mengenai adanya 'utang tersembunyi' dari Cina yang mengalir ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Ini hoaks dan tendensius. Tidak ada utang tersembunyi dari Cina untuk kereta cepat," ujar Arya dalam pesan suara kepada awak media, Sabtu, 16 Oktober 2021. Ia mengatakan semua pinjaman dari Cina tercatat dalam catatan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Bank Indonesia.

Istilah utang tersembunyi sebelumnya diungkapkan oleh AidData, laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di William & Mary's Global Research Institute. Istilah itu muncul dalam laporan berjudul Banking on the Belt and Road yang disusun dengan menganalisis data mencakup 13.427 proyek di 165 negara senilai US$843 miliar. Proyek-proyek ini dibiayai oleh lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara Cina.

Berdasarkan laporan AidData tersebut, besar utang tersembunyi Indonesia kepada Cina mencapai US$ 17,28 miliar (setara Rp 247,10 triliun, kurs Rp 14.300 per dolar AS) atau sebesar 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto.

Yang dimaksud dengan utang tersembunyi dalam riset tersebut adalah utang yang diberikan kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam. Secara umum, riset yang dirilis akhir bulan lalu itu menunjukkan bahwa sejak dicanangkannya BRI, 70 persen utang luar negeri Cina sekarang diberikan ke perusahaan milik negara, bank milik negara, special mission vehicles, usaha patungan, dan lembaga sektor swasta di negara penerima.

<!--more-->

Utang ini, sebagian besar, tidak muncul di neraca pemerintah masing-masing negara. Namun, kebanyakan dari penerima utang mendapat manfaat melalui jaminan atau perlindungan pemerintah, secara eksplisit maupun implisit.

"Ini telah mengaburkan perbedaan antara utang swasta dan publik dan menciptakan tantangan manajemen keuangan publik yang besar bagi negara-negara berkembang," tulis publikasi tersebut.

Laporan AidData yang terbit pada September lalu itu pun menyoroti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bakal menjebak pemerintah dalam utang besar kepada Cina. AidData mengelompokkan proyek sepur kilat dalam contoh penyaluran utang terselubung dari Cina yang menjebak negara berkembang.

Proyek kereta cepat yang mendapat pendanaan dari China Development Bank itu awalnya dijalankan dengan skema business to business antara perusahaan Cina dan Indonesia. AidData menilai skema ini tidka ideal karena kereta cepat yang akan difungsikan sebagai transportasi publik bakal membutuhkan anggaran negara.

Kekhawatiran itu terbukti setelah Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang kereta cepat. Dalam aturan baru tersebut, Jokowi mengizinkan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada proyek kereta cepat. Padahal, pada aturan lama, proyek ini tidak akan memakai anggaran negara dan tidak mendapat jaminan negara.

CAESAR AKBAR | KORAN TEMPO

Baca: Perjalanan Kereta Cepat: Nyaris Batal hingga Jadi Rebutan Cina-Jepang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.