TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah tawarkan konsep rental housing (rumah sewa) dalam bentuk rumah susun atau rusun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurangi kawasan kumuh di perkotaan.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan kawasan kumuh menjadi suatu masalah di perkotaan yang belum dapat terpecahkan. Dari data Badan Pusat Statistika (BPS), persentase rumah tangga kumuh di perkotaan tahun 2019 mencapai 13,86 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,42 persen.

Kondisi kepemilikan rumah di perkotaan lebih rendah tetapi akses hunian layak lebih tinggi. Sebaliknya, kepemilikan rumah di perdesaan lebih tinggi tetapi akses hunian layak lebih rendah.

Menurutnya, faktor yang membuat rendahnya kepemilikan rumah di perkotaan antara lain harga lahan yang tidak terjangkau, tingginya angka urbanisasi yang menyebabkan kebutuhan rumah meningkat, dan penghasilan yang rendah. Lalu faktor lainnya yakni kemampuan APBN yang terbatas untuk membiayai rumah MBR dan keterbatasan lahan di perkotaan.

"Munculnya kawasan kumuh di perkotaan dikarenakan MBR mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh karena penduduk tidak mampu membeli dan mendirikan bangunan yang layak. Sehingga mereka mendirikan hunian di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan semakin lama dapat menurunkan kualitas hunian dan lingkungan yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi kumuh," ujarnya dalam Indonesia Housing Forum, Kamis, 14 Oktober 2021.

Berdasarkan laporan Final National Affordable Housing Program (NAHP), kebutuhan rumah di perkotaan sepanjang 2025 hingga 2050 sebesar 33,1 juta unit. Angka ini lebih cepat dari pertumbuhan kebutuhan rumah antara tahun 2000 hingga 2025 yang hanya 22,7 juta unit. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan konsep rental housing dalam bentuk rusun kepada MBR.<!--more-->

“Untuk mengatasi masalah kawasan kumuh di perkotaan, Kementerian PUPR tengah mengembangkan konsep rental housing. Yang sudah ada saat ini contohnya Rusun Jatinegara, untuk menampung pemilik rumah kumuh yang ada di badan Sungai Kali Ciliwung,” katanya.

Selain itu, Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan juga akan disewakan kepada masyarakat yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Beberapa rusun juga di beberapa daerah lain dan diterapkan konsep yang sewa. Adapun semua proses pengelolaannya rusun tersebut akan ditangani oleh Pemerintah Daerah.

Upaya lainnya yang dilakukan Kementerian PUPR untuk mengurangi kawasan kumuh yaitu melakukan inovasi pembiayaan melalui Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Sekarang proyek yang sedang dilaksanakan Public Housing Cisaranten di Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya ada 11 tower rumah sewa yang akan dibangun,” katanya.

Pemerintah juga membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian layak huni melalui inovasi bantuan pembiayaan rumah MBR seperti SiKasep, SiKumbang, dan SiPetruk.

Langkah lainnya, menurut Fitrah adalah pemberian berbagai bantuan mulai dari bantuan bagi rusun dan rumah swadaya. "Kami juga memberikan sarana dan Utilitas Umum [PSU] kepada pengembang yang membangun rumah MBR serta pengadaan rumah khusus bagi masyarakat," ucap Fitrah.

Baca Juga: Atasi Kemacetan di Bandung, PUPR Targetkan Flyover Kopo Rampung Februari 2022