TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai sikap Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengalihkan tugas kepemimpinan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Airlangga Hartarto ke Luhut Binsar Pandjaitan mengindikasikan suatu masalah.

Abra melihat adanya sinyal kinerja yang tidak efektif saat komite proyek jumbo itu dipimpin Airlangga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini menjadi sinyal masalah tidak efektifnya kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga) dalam proyek ini. Bisa kita baca, ada yang tidak benar dalam kepemimpinan Pak Airlangga sehingga mempercayakan proyek ke Pak Luhut,” ujar Abra saat dihubungi Tempo, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober 2021. Perpres juga mengatur perubahan pendanaan proyek sepur yang semula tidak mengandalkan APBN, kini dapat didukung oleh uang negara.

Proyek kereta cepat sempat mengalami kendala karena membengkaknya kebutuhan investasi. Anggaran proyek ini diestimasikan bertambah US$ 1,9 miliar atau dari semula Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.

Abra mempertanyakan evaluasi atas proyek yang digarap BUMN Indonesia dengan Cina tersebut. Tim komite yang dipimpin Airlangga, kata dia, seharusnya dapat mengatasi berbagai masalah dan melaporkannya kepada presiden.

“Apakah mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan dan seperti apa keputusan-keputusan diambil? Apakah tidak sampai ke Presiden evaluasinya?” kata Abra.

Dengan mengganti kepemimpinan Airlangga ke Luhut, ia khawatir fokus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu akan terganggu. Musababnya Luhut saat ini telah memimpin komite lainnya, seperti PPKM Jawa-Bali, Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas, hingga Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Di samping itu, muncul kritik dari masyarakat atas banyaknya tugas yang diberikan Jokowi kepada Luhut. “Publik bertanya, kenapa harus Pak Luhut lagi?” tutur Abra.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Jokowi Izinkan APBN Biayai Kereta Cepat, Harga Mi Indofood Naik