Bos AXA Mandiri Jawab Aduan Korban Mis-selling Produk Asuransi Unit Link

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 7 Oktober 2021 21:10 WIB

Ilustrasi asuransi. Pixabay

TEMPO.CO, Jakarta - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) memastikan penjualan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-link telah dilakukan melalui komunikasi yang baik dan sesuai aturan untuk mencegah terjadinya mis-selling (produk layanan tidak sesuai dengan penawaran) kepada nasabah.

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuma menekankan pentingnya komunikasi dengan nasabah untuk menjelaskan secara jelas fitur dan manfaat yang dijanjikan dari produk-produk asuransi yang dijual. Untuk itu, AXA Mandiri pun terus melakukan sosialisasi, baik kepada tenaga penjualnya maupun nasabah, mengenai produk-produk asuransi yang dijual perusahaan.

"Bahkan kami lakukan proses menjelaskan ulang kepada nasabah setelah penjualan terjadi dengan adanya welcome call sehingga nasabah juga mengetahui produk yang dia beli dan mengetahui risiko-risiko yang ada dari produk tersebut," ujar Handojo dalam media gathering secara virtual, Kamis, 7 Oktober 2021.

"Saya kira kami adalah perusahaan yang mempunyai dua perusahaan induk [PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan AXA Group] yang mempunyai reputasi yang sangat baik dan kami tidak bisa abaikan semua rambu-rambu yang harus kami patuhi dari regulasi yang ada, yang tentunya akan kami patuhi 100 persen," katanya.

Menurutnya, persoalan terkait produk unit-link merupakan masalah yang dihadapi industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, industri asuransi secara bersama-sama harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk asuransi agar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang keliru.

Sementara itu, dia memastikan bahwa AXA Mandiri akan memberikan manfaat kepada nasabah sesuai kontrak polis asuransi yang disepakati.

Berita terkait

Serba-serbi Asuransi: Perbedaan Antara Aktuaria dan Aktuaris

4 jam lalu

Serba-serbi Asuransi: Perbedaan Antara Aktuaria dan Aktuaris

Meskipun seringkali digunakan secara bergantian, Aktuaria dan Aktuaris memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks peran, tanggung jawab, dan aplikasi industri.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

4 jam lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

4 jam lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

23 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

2 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya