Anggaran Proyek Infrastruktur Jalan di Ibu Kota Negara Rp 275 M

Sabtu, 2 Oktober 2021 20:15 WIB

Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai penunjang ibu kota negara Indonesia yang baru menghabiskan anggaran lebih kurang Rp275 miliar.

Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang mengatakan, pemerintah pusat terus membangun infrastruktur penunjang di wilayah ibu kota negara baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai membangun jalan lingkar di wilayah Kecamatan Sepaku, yang peletakan batu pertama dilaksanakan Rabu kemarin 29 September 2021.

"Informasi yang kami terima paket pengerjaan pembangunan jalan lingkar itu sudah dilelang Kementerian PUPR," kata Nicko Herlambang di Penajam, Sabtu 2 Oktober 2021.

Pembangunan jalan lingkar di Kecamatan Sepaku terbagi tiga segmen yakni, pengerjaan segmen satu dengan anggaran sekitar Rp61,7 miliar, dan segmen dua sekisar Rp66,8 miliar.

Kemudian pengerjaan segmen tiga dengan anggaran Rp60,6 miliar, total anggaran pembangunan jalan lingkar tersebut lebih kurang Rp189 miiar.

Jalan lingkar dibangun sepanjang 5.775 kilometer yang terbagi segmen satu 1,75 kilometer, segmen dua 1,85 kilometer dan segmen tiga 2.175 kilometer.

<!--more-->

Kementerian PUPR juga melakukan pekerjaan rehabilitas akses jalan pelabuhan PT ITCI (International Timber Corporation Indonesia) Hutani Manunggal atau IHM sepanjang 8.724 kilometer dengan anggaran Rp13 miliar.

Anggaran sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tersebut menurut Nicko Herlambang, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.

Penanganan jalan di wilayah ibu kota negara baru juga dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Kalimantan Timur lebih kurang Rp73 miliar.

Pengerjaan yang dilakukan yakni, rekonstruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 1 dengan anggaran sekitar Rp12 miliar, dan rekonstruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 2 sekisar Rp12 miliar.

Kemudian pengerjaan rekontruksi jalan Semoi Sepaku-Petung 3 dengan anggaran sekisar Rp21 miliar, serta peningkatan jalan Semoi Sepaku-Petung sekitar Rp28 miliar.

"Total anggaran yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan jalan di ibu kota negara baru lebih kurang Rp275 miliar," kata Nicko Herlambang.

BACA: PUPR: Milenial Ingin Beli Rumah, Saat Ini Waktunya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

13 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

13 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

21 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

21 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya