TEMPO.CO, Jakarta - Meski tak setuju dengan sikap pemerintah yang terus menambah utang, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Indonesia tidak akan terancam gagal dalam membayar kewajibannya. Ia yakin pemerintah akan menjalankan segala upaya agar utang tersebut lekas dibayar.

“Gak, gak akan gagal bayar InsyaAllah. Apapun akan dilakukan pemerintah,” kata Faisal kepada Tempo di Menara Imperium, Jakarta Selatan, pada Rabu, 29 September 2021.

Faisal memperkirakan pemerintah tak akan gagal bayar utang. Namun, sebagai gantinya, anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil atau PNS tidak akan naik, atau pemerintah akan mengurangi belanja daerah atau transfer ke daerah. “Karena Indonesia beban bunganya sudah gila,” ucapnya.

Pernyataan Faisal Basri merespons data utang pemerintah per Agustus 2021 yang mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 40,85 persen. Nilai utang itu naik ketimbang posisi Juli 2021 sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Ia khawatir dengan terus menumpuknya utang, pemerintah pada akhirnya akan mengorbankan belanja sosial. “Jadi yang dikorbankan belanja sosial, yang dikorbankan yang esensial-esensial buat rakyat. Jadi sudah merongrong, sudah mencekik,” ucapnya.

<!--more-->

Dalam hitungannya, Faisal memprediksi utang pemerintah akan menyentuh Rp 8,11 kuadriliun di akhir tahun 2022.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan posisi utang pemerintah pusat per akhir bulan lalu naik sebesar Rp 55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021.

Dalam Laporan APBN Kita September 2021 yang dikutip, Selasa, 28 September 2021, dijelaskan bahwa kenaikan utang Indonesia terutama karena bertambahnya utang yang diterbitkan berupa Surat Berharga Negara (SBN) domestik sebesar Rp 80,1 triliun. Sementara utang SBN dalam valuta asing berkurang sebesar Rp 15,42 triliun. Begitu juga pinjaman yang turun Rp 9,41 triliun.

Dari total utang Rp 6.625,43 triliun itu, mayoritas sebesar 87,43 persen di antaranya berasal dari SBN senilai Rp 5.702,49 triliun dan pinjaman Rp 833,04 triliun. Dari SBN terbagi menjadi domestik dan valas masing-masing sebesar RP 4.517,71 triliun dan Rp 1.274,68 triliun. Sedangkan total pinjaman sebesar Rp 833,04 triliun itu terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri masing-masing sebesar Rp 12,64 triliun dan Rp 820,4 triliun.

Pemerintah, tulis Kemenkeu, terus menjaga pengelolaan utang dengan hati-hati, terukur dan fleksibel di masa pandemi ini, di antaranya dengan menjaga agar komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valas. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pemulihan ekonomi nasional hingga kini masih berlangsung.

SYAHARANI PUTRI | RR ARIYANI

Baca: Hiperinflasi 7 Tahun Berturut-turut, Kemiskinan Ekstrem di Venezuela Melonjak