TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang adalah sebuah instrumen dan bukan tujuan.

"Dan bukan sesuatu yang mungkin dimusuhi," kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Kemenkeu yang disiarkan secara virtual, Selasa, 28 September 2021.

Namun, kata dia, utang harus didudukan sebagai sebuah instrumen kebijakan yang tetap harus dikelola Kemenkeu dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab.

Hal itu dia pesankan kepada Surkani yang menjadi Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu. Dia berharap Surkani tidak hanya sekedar rutin menerima jabatan itu, namun juga membawa pemikiran dan berbagai pengalaman, serta perspektif untuk bisa disumbangkan.

"Bagaimana Indonesia mampu mengelola pinjamannya dan juga menggunakan instrumen pinjaman serta interaksi kita dengan dunia internasional melalui lembaga-lembaga multilateral dengan hasil yang terbaik," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, efektifitas dari pinjaman perlu diberitahu kepada masyarakat karena merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat. Hal itu juga merupakan bagian dari pendidikan dan komunikasi publik mengenai apa manfaat dari pinjaman tersebut.

"Ini bukan mudah karena di Indonesia, kita memiliki lingkungan politik dan juga persepsi mengenai instrumen pinjaman itu sebagai sesuatu yang dianggap mungkin masih perlu diedukasikan kepada publik," kata Sri Mulyani.

Dia juga menuturkan bahwa hari ini mendengar pendapat dari banyak partai politik menyampaikan kepadanya dalam pembahasan Undang-undang APBN 2022 mengenai tingkat pinjaman pemerintah. Hal itu, menurut Sri Mulyani perlu untuk disikapi dan juga dijawab, serta ditunjukkan dengan bukti bahwa Kemenkeu mengelola seluruh utang dan pinjaman secara bertanggung jawab, berhati-hati dan berhasil guna.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik jadi Rp 6.625 Triliun, Rasionya terhadap PDB 40,85 Persen