Tak Bisa Direvitalisasi, Pabrik Gula Eksisting Banyak yang Berusia Ratusan Tahun

Senin, 20 September 2021 15:29 WIB

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Anak Perusahaan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV mulai serius masuk ke pasar ritel dengan produk kemasan gula 1 kg.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Mohammad Abdul Ghani mengatakan industri gula nasional membutuhkan investasi lebih dari Rp 20 triliun untuk membangun SugarCo. SugarCo merupakan induk holding yang menggabungkan 35 pabrik gula yang ada di Indonesia.

Menurut Ghani, investasi tersebut akan dipakai untuk membangun ulang pabrik-pabrik gula menggantikan bangunan yang eksisting saat ini. Musababnya, pabrik gula di sejumlah tempat telah memenuhi kapasitas maksimal produksi dan tidak mungkin direvitalisasi. Pabrik pun banyak yang telah berusia ratusan tahun.

“Pada akhirnya butuh di atas Rp 20 triliun untuk bangun pabrik baru SugarCo. Banyak pabrik kami yang dibangun 1.200. Kalau direvitalisasi sudah tidak mungkin dan harus dibongkar, ganti baru,” ujar Ghani dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin, 20 September 2021.

Dengan pembangunan baru, produksi gula dalam negeri akan meningkat sehingga swasembada gula konsumsi terpenuhi. Ghani mengatakan PTPN telah melakukan divestasi saham untuk mencukupi pendanaan tersebut. Adapun porsi saham senilai 49 persen akan ditawarkan kepada investor dan kini memasuki proses valuasi aset.

Selain membenahi pabrik yang sudah ada, SugarCo akan membangun pabrik di lokasi yang baru. Ghani mencontohkan salah satu pabrik gula baru akan dibangun di Lampung. Kini PTPN tengah membuat kajian dengan kapasitas tanaman tebu seluas 35-40 ribu hektare.

Menurut Ghani, upaya yang menjadi bagian perbaikan tata-kelola industri gula nasional ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia mencontohkan pada 1930, petani bisa memperoleh sisa hasil usaha (SHU) Rp 63,2 juta per hektare per tahun.

Pada saat itu, Indonesia menjadi pengekspor gula terbesar kedua setelah Kkuba dengan produktivitas tebu secara nasional 15 ton. Namun kini produktivitas itu menyusut tinggal 5 ton. Sedangkan SHU petani ikut melorot drastis. Ghani berharap pada 2024, petani akan mendapatkan SHU Rp 21 juta per hektare per tahun. “Karena untuk setara padi saja Rp 11 juta,” kata Ghani.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Erick Thohir Dorong Holding BUMN Perkebunan Tebu dan Gula

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

PT Pabrik Gula Rajawali II di Cirebon Mulai Giling Tebu Pertengahan Mei 2024

2 hari lalu

PT Pabrik Gula Rajawali II di Cirebon Mulai Giling Tebu Pertengahan Mei 2024

Sekretaris Perusahaan PT Pabrik Gula Rajawali II, Karpo B. Nursi, menyatakan pihaknya menargetkan proses penggilingan dimulai pada bulan Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya