TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyatakan pemerintah melakukan perbaikan iklim berinvestasi bukan semata-mata untuk mengejar peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB). Reformasi iklim investasi, kata Jodi, dilakukan untuk kepentingan nasional.

“Kita melakukan reformasi perbaikan iklim usaha untuk kepentingan nasional, bukan untuk bertanding dengan negara lain. Buktinya kan secara year on year investasi sudah tumbuh sesuai harapan,” ujar Jodi kepada Tempo, Sabtu, 18 September 2021.

Sebelumnya Bank Dunia mengumumkan telah menyetop sementara laporan kemudahan berusaha akibat adanya dugaan skandal yang melibatkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF). Skandal disinyalir terjadi pada 2018-2020 menurut keterangan resmi Bank Dunia.

Bank Dunia mengendus temuan permasalahan etika dan akuntabilitas yang dilakukan oleh mantan pejabat lembaga internasional itu dan melakukan evaluasi. Manajemen juga menggelar audit atas laporan-laporan EODB.

Adapun laporan kemudahan berusaha selama ini telah membantu negara-negara membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah Indonesia pun menyatakan mengejar target masuk peringkat 40 besar EODB setelah memperbaiki berbagai regulasi perihal investasi.

Bahkan, EODB menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dalam Undang-udang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Namun, Jodi menampik bahwa pembuatan klausul-klausul peraturan dalam Omnibus Law hanya dilandasi pada EODB semata.

Ia mengatakan beleid itu disusun dengan melihat kebutuhan penyederhanaan regulasi di Indonesia. “Kebijakan omnibus law bukan hanya dilandasi oleh EODB, tapi memang karena ada kebutuhan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran,” ujar Jodi.

Jodi menjelaskan tujuan utama pembuatan Omnibus Law bukan untuk mengejar peringkat EODB. Ia mengatakan Omnibus Law diciptakan untuk menjamin iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, baik bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM, maupun investor.

BACA: Perusahaan Teknologi UEA Temui Luhut, Gubernur Aceh hingga ke Bali

FRANCISCA CHRISTY ROSANA