Pindahkan PNS ke Ibu Kota Baru, Berapa Anggaran yang Disiapkan Bappenas?

Rabu, 1 September 2021 17:46 WIB

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis, 25 Juli 2019. Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau kelaikan kawasan tersebut terkait wacana pemindahan ibu kota negara. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menganggarkan belanja modal adalah sebesar Rp 52,78 miliar atau 3,8 persen dari pagu anggaran tahun 2022. Anggaran belanja modal itu di antaranya untuk membiayai persiapan pemindahan pegawai sipil negara (PNS) ke ibu kota baru di provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia menyatakan pagu anggaran belanja kementerian yang dipimpinnya sepanjang tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,37 triliun.

"Sebanyak 28,6 persen untuk belanja pegawai, dan 3,8 persen untuk belanja modal," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senayan, Rabu, 1 September 2021.

Dalam pemaparannya disebutkan bahwa belanja modal sebesar 3,8 persen dari pagu anggaran di antaranya dialokasikan untuk dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workpsace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah Ibu Kota Negara.

Namun tidak ada keterangan spesifik berapa dana yang dialokasikan untuk pemindahan PNS dari total Rp 52,78 miliar tersebut.

Advertising
Advertising

Sementara itu, belanja pegawai adalah sebesar Rp 392,95 miliar atau 28,6 persen dari pagu anggaran, dan belanja barang sebesar Rp 930,16 miliar atau 67,6 persen dari pagu anggaran.

Sebelumnya Suharso mengatakan masterplan dari rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah selesai dirancang. Keseluruhan proses bisa memakan waktu sekitar 15-20 tahun.

"Saya ingin luruskan bahwa kita tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu 2-4 tahun. Dalam masterplan Bappenas yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun," katanya.

Ia juga menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Baru telah diselesaikan. Saat ini pemerintah tinggal menunggu melihat perkembangan pandemi Covid-19. "Kita ingin melakukan adaptasi dalam kondisi pandemi ini, untuk Ibu Kota Negara," tuturnya.

BISNIS

Baca: Kepala Bappenas: Tak Mungkin Bangun Ibu Kota Negara Sulapan dalam 2, 3, 4 Tahun

Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

19 jam lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

1 hari lalu

Progres Pembangunan Bandara VVIP IKN Sudah 18 Persen, Diklaim Tak Ada Masalah Lahan

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN memastikan tidak ada permasalahan lahan untuk pembangunan runway Bandara VVIP di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

2 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

3 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

5 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

8 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

9 hari lalu

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya